Rotasi.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan bangsa sekaligus menyuarakan aspirasi umat secara langsung kepada pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum MUI, K.H. Muhammad Anwar Iskandar, dalam pertemuan silaturahmi bersama Presiden, pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, partai politik, ormas keagamaan, serikat buruh, serta organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam tersebut turut dihadiri pimpinan ormas lintas agama, seperti PBNU, PP Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, PERMABUDHI, hingga MATAKIN.
Menurut Kiai Anwar, pertemuan ini bukan sekadar ajang mendengar, tetapi wadah untuk menyampaikan kegelisahan dan harapan masyarakat secara terbuka kepada para pemangku kebijakan.
“Pertemuan ini bukan hanya mendengar, tetapi menyuarakan kegelisahan dan harapan umat secara jujur dan terbuka di hadapan para pemimpin negara,” dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (4/9/2025).
Dalam forum tersebut, Ia juga menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, kebebasan berbicara adalah hak konstitusional warga negara, namun harus dijalankan secara etis dan tidak menimbulkan kerusakan sosial.
“Kedua, MUI menolak keras segala bentuk anarkisme, termasuk penjarahan dan vandalisme, karena merugikan masyarakat luas,” paparnya.
MUI juga mendukung penegakan hukum yang profesional, serta mengingatkan aparat agar menghindari tindakan represif.
Tak hanya itu, MUI menegaskan agar pejabat negara berhati-hati dalam ucapan dan sikap, mengingat pejabat adalah pelayan rakyat.
“Empati dan sikap mendengarkan keluhan masyarakat adalah kunci kepemimpinan yang baik,” tegas Kiai Anwar.
Kiyai Anwar juga mendesak pemerintah serta DPR untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang memberatkan masyarakat. Setiap kebijakan harus benar-benar membawa manfaat dan bukan menambah beban rakyat.
Isu korupsi juga menjadi sorotan utama. MUI meminta DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor sebagai upaya mengembalikan hak rakyat sekaligus memberikan efek jera.
“Korupsi adalah penyakit bangsa. Tanpa pemberantasan serius, kesejahteraan rakyat akan sulit terwujud,” ujar Ketua Umum MUI.
Presiden menyambut baik masukan yang disampaikan MUI. Bahkan, ia berencana membuka dialog rutin setiap bulan dengan tokoh lintas agama. Suasana pertemuan yang terbuka dinilai menjadi bukti kesediaan pemimpin untuk mendengar aspirasi rakyat.
“Alhamdulillah, semua uneg-uneg dapat disampaikan tanpa ditutup-tutupi. Ini bukti bahwa pemimpin bersedia mendengarkan,” tambah Kiai Anwar.
MUI menilai tradisi dialog terbuka ini sebagai langkah positif dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
”Dengan sinergi ulama, tokoh lintas agama, dan pemerintah, diharapkan persatuan Indonesia tetap terjaga dan bangsa ini mendapat ridha Allah SWT,” pungkasnya. (*)
