Rotasi.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/6/2026) malam, sebagai bagian dari rangkaian penyidikan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Langkah tersebut bertujuan memperdalam penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah pejabat imigrasi.
Kedatangan tim penyidik berlangsung hanya beberapa jam setelah KPK mengonfirmasi bahwa Silmy Karim tengah dicari untuk dimintai keterangan dalam perkara yang berawal dari OTT di Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar delapan penyidik KPK tiba di kediaman Silmy Karim yang beralamat di Jalan Brawijaya III Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 22.57 WIB. Tim penyidik terlihat mengenakan pakaian yang beragam, mulai dari kemeja putih hingga pakaian berwarna gelap.
Proses kedatangan penyidik sempat berlangsung alot. Informasi di lapangan menyebutkan penyidik awalnya mengalami hambatan ketika hendak memasuki rumah tersebut. Mereka kemudian menunjukkan surat tugas resmi dan menjelaskan tujuan kedatangan kepada petugas keamanan yang berjaga.
Setelah terjadi komunikasi dan adu argumentasi singkat, tim penyidik akhirnya diperkenankan masuk ke area rumah. Beberapa penyidik terlihat berbincang dengan penjaga rumah sebelum memasuki area garasi dan melakukan aktivitas pemeriksaan.
Silmy Karim Akhirnya Menyerahkan Diri ke KPK
Di tengah upaya pencarian yang dilakukan KPK, Silmy Karim akhirnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam. Kehadirannya mengakhiri spekulasi mengenai keberadaannya setelah namanya disebut sebagai salah satu pihak yang diperlukan keterangannya dalam pengembangan kasus OTT tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Silmy Karim telah menyerahkan diri dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
“Menyerahkan diri,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi.
Menurut Budi, Silmy telah berada di Gedung KPK dan selanjutnya menjalani proses pemeriksaan guna membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
“Yang bersangkutan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Pantauan di Gedung KPK menunjukkan Silmy Karim tiba sekitar pukul 22.38 WIB dengan pengawalan beberapa ajudan. Ia memilih tidak memberikan penjelasan panjang kepada awak media dan langsung menuju ruang pemeriksaan.
Saat ditanya mengenai aktivitasnya setelah OTT yang menjerat sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Silmy hanya memberikan jawaban singkat.
“Ya gini saja, menyelesaikan agenda,” ucapnya singkat.
KPK Sebelumnya Mengimbau Bersikap Kooperatif
Sebelum Silmy datang ke Gedung KPK, lembaga antirasuah itu telah mengimbau agar dirinya bersikap kooperatif dan membantu proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami juga mengimbau agar yang bersangkutan bisa kooperatif, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini,” kata Budi Prasetyo.
KPK menegaskan bahwa kehadiran dan keterangan Silmy diperlukan untuk menelusuri keterkaitannya dengan rangkaian peristiwa yang menjadi objek penyelidikan.
“Tim tentunya membutuhkan kehadiran dan juga keterangan dari yang bersangkutan,” tambahnya.
OTT Imigrasi Jakarta Barat Jaring 17 Orang
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada 2 hingga 3 Juni 2026. Operasi tersebut dilakukan secara serentak di Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN), serta sembilan pihak swasta.
Beberapa pejabat yang diamankan antara lain Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, serta mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Godam.
Menurut KPK, perkara ini diduga berkaitan dengan praktik suap atau pemerasan dalam proses pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing yang ingin menetap atau bekerja di Indonesia.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami konstruksi perkara, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak perantara dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian.
“Untuk detailnya nanti, karena dalam proses pengurusan KITAS ataupun KITAP, WNA ini juga bisa menggunakan perantara untuk prosesnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan konstruksinya dalam konferensi pers,” ujarnya.
Barang Bukti Kendaraan, Emas, dan Valuta Asing Disita
Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti itu meliputi kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, sepeda, logam mulia, serta mata uang asing.
Juru Bicara KPK menyebutkan penyidik mengamankan sedikitnya tujuh unit mobil, 15 unit sepeda motor, dan 11 unit sepeda dari berbagai lokasi yang menjadi sasaran operasi.
Selain itu, penyidik juga menemukan uang dalam mata uang asing, termasuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta emas dengan berat mencapai ratusan gram.
Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan kendaraan derek untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Menteri Imipas Hormati Proses Hukum
Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Agus mengungkapkan dirinya sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Silmy Karim pada siang hari sebelum yang bersangkutan menyerahkan diri ke KPK.
“Tadi sempat komunikasi dan saran saya akomodatif,” kata Agus.
Ia juga menegaskan bahwa kementeriannya akan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan KPK serta menghormati prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas,” ujarnya.
KPK Masih Dalami Keterlibatan Para Pihak
Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Penyidik juga tengah melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat.
Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang cukup.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola pelayanan keimigrasian yang berhubungan langsung dengan pengawasan warga negara asing di Indonesia. Selain itu, perkara ini juga dinilai penting dalam upaya memperkuat integritas pelayanan publik serta mencegah praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat.
Sampai berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Publik masih menunggu konferensi pers resmi KPK untuk memperoleh penjelasan lengkap mengenai konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta nilai dugaan kerugian atau gratifikasi yang sedang diselidiki. (*)
