Rotasi.co.id – Perhimpunan Aktivis Nasional 98 (Pena 98) menyelenggarakan konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah strategis dalam menyikapi berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang membebani masyarakat.
Pertemuan dengan nonton bareng (nobar) dan diskusi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dinamika nasional saat ini, terutama terkait lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan kondisi ekonomi yang dinilai berpotensi memicu ketidakstabilan sosial serupa peristiwa masa lalu.
Ketua Panitia Diskusi Pena 98, menyatakan bahwa diskusi intensif antaraktivis dari berbagai daerah menunjukkan adanya ketidakpuasan yang meluas terhadap kondisi Indonesia saat ini.
Menurutnya, kegelisahan masyarakat harus menjadi acuan bagi para aktivis untuk menyusun formulasi gerakan yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa.
“Kondisi saat ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk kembali menyusun langkah dan formulasi gerakan ke depan. Kami berharap gerakan yang dibangun nantinya mendapat dukungan bukan hanya dari aktivis 98, tetapi juga seluruh masyarakat,” ujar Tumpak Sidabutar kepada wartawan, Kamis (21/05/2026).
Sementara itu, Ketua Umum Pena 98, Tumpak Sidabutar juga memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak mengabaikan keresahan yang muncul akibat kebijakan ekonomi yang kontroversial.
Ia menekankan bahwa kenaikan harga BBM di tengah melemahnya daya beli masyarakat merupakan sinyal peringatan (warning) yang bisa memicu pergerakan baru jika tidak segera ditangani secara bijak.
“Pemerintah jangan mengabaikan keresahan masyarakat. Kondisi ini harus menjadi peringatan agar gejolak sosial seperti tahun 1998 tidak kembali terjadi. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa sejarah pernah terjadi dan jangan sampai terulang kembali,” tegas Tumpak secara langsung kepada awak media.
Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Pena 98 untuk menyatukan persepsi antaraktivis di berbagai daerah guna membangun komunikasi yang lebih solid.
“Ke depannya, Pena 98 berencana melakukan konsolidasi yang lebih intensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan peran aktivis tetap relevan dalam mengawal kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. (*)
