Rotasi.co.id – Jelang Idul Adha, Kota Bekasi mengalami kenaikan harga beberapa komoditas pangan. Kenaikan paling signifikan terjadi pada harga kelapa dan cabai merah. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan ekspor dan kelangkaan pasokan di pasar lokal.
Kota Bekasi sebagai daerah konsumtif sangat bergantung pada pasokan dari daerah penghasil.
“Kita di Kota Bekasi ini memang daerah konsumtif bukan daerah produsen kelapa,” ujar Eko Wijatmiko Analisis Perdagangan Disperindag (Dinas Perdagangan) Kota Bekasi saat ditemui di kantornya pada Senin (28/4/2025).
Langkah untuk mengatasi hal ini Disperindag Kota Bekasi tengah berupaya meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil kelapa di Jawa Barat guna menstabilkan pasokan.
Sementara itu, harga cabai merah, khususnya cabai rawit merah, mencapai Rp.70.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gagal panen di daerah asal dan kendala distribusi akibat cuaca.
Meskipun demikian, pihak dinas optimistis harga cabai akan kembali normal dalam waktu dekat, mengingat fluktuasi harga komoditas ini merupakan hal yang biasa.
“Kita sudah melakukan kerjasama antar daerah, kebetulan Kabid Perdagangan telah melakukan kerjasama dengan PD atau Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta yang difasilitasi oleh KS Setda Kota Bekasi,” jelasnya.
Disperindag optimistis kelangkaan tidak akan terjadi dan akan terus mengoptimalkan distribusi barang.
Selain cabai, komoditas lain seperti beras, gula, dan minyak goreng terpantau cenderung aman dan stabil. Hanya saja, untuk minyak goreng, pihak dinas akan terus melakukan penekanan kepada distributor agar distribusi berjalan lancar.
“Kalau minyak kita tinggal penekanan saja kepada pihak distributor baik D2 dan D3 untuk distribusinya diperlancar,” ujarnya.
Untuk pemantauan harga dilakukan setiap hari dan dilaporkan ke SP2KP Kementerian Perdagangan, Silinda, dan Pemprov Jawa Barat.
Secara keseluruhan, ketersediaan sembako di Kota Bekasi masih aman menjelang Idul Adha. Hanya harga kelapa dan cabai yang mengalami kenaikan signifikan, namun pemerintah daerah berupaya untuk mengatasinya. (GAM)
