Rotasi.co.id – Pemerintah Kota Bekasi melalui Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2025 di Balai Patriot pada Selasa (18/11), sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan dan pembangunan kelurahan secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Workshop ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan kelurahan berjalan transparan, tertib, dan mampu mendukung pembangunan yang merata,” kata Harris Bobihoe dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/11/2025).
Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menyoroti bahwa pembangunan di Kota Bekasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya terkait pemerataan pelayanan publik, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kota Bekasi menghadapi dinamika urbanisasi yang sangat pesat. Hal ini menuntut kita untuk semakin tanggap, transparan, dan inovatif dalam mengelola pembangunan, terutama di tingkat kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” jelas Harris.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan yang matang di tingkat kelurahan. Kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik diharapkan mampu menerapkan prinsip disiplin anggaran, ketepatan pelaporan, serta koordinasi yang sinergis antarlembaga.
“Disiplin anggaran, perencanaan yang baik, dan pelaporan tepat waktu adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Ia juga meminta para camat untuk memastikan seluruh program pembangunan di kelurahan terlaksana secara terarah, akurat dalam pelaporan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan Kota Bekasi yang lebih nyaman dan sejahtera.
“Saya minta kepada para camat untuk terus mengawal program-program pembangunan agar lebih terarah dalam pelaksanaan dan pelaporannya, sehingga tercipta Kota Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya,” tegas Harris.
Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XI, H. Muhammad Kholid; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan; perwakilan Forkopimda; serta seluruh camat dan lurah di Kota Bekasi.
Workshop ini diharapkan menjadi sarana evaluasi sekaligus peningkatan kapasitas bagi aparatur kelurahan dalam memperkuat tata kelola keuangan serta penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan sesuai regulasi. Peningkatan kompetensi aparatur dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan pembangunan Kota Bekasi yang terus berkembang. (ADV)
