Rotasi.co.id – Pemerintah Kota Bekasi melalui Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, menyampaikan arahan tegas mengenai pengelolaan dana kelurahan dalam Workshop Evaluasi Keuangan Kelurahan 2025 yang berlangsung di Balai Patriot pada Selasa (18/11/2025), dengan tujuan memperkuat transparansi dan memastikan anggaran triliunan rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dari uang rakyat wajib terasa dampaknya langsung di masyarakat,” kata Harris dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).
Workshop yang dihadiri seluruh camat, lurah, serta perwakilan DPR RI dan BPKP Jawa Barat ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran kelurahan.
Kegiatan ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan hasil nyata, bukan hanya pemenuhan laporan administrasi semata.
“Jangan cuma bisa lapor, tapi harus berani tampilkan hasil,” ungkapnya.
Harris menyoroti bahwa pesatnya arus urbanisasi di Kota Bekasi memaksa pemerintah daerah untuk melakukan reformasi tata kelola keuangan secara lebih cepat dan inovatif.
Menurutnya, masyarakat kini menuntut pembuktian konkret, bukan sekadar laporan formal yang minim realisasi di lapangan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Yang dituntut masyarakat sekarang adalah bukti, bukan sekadar laporan di atas kertas,” ungkapnya.
Dalam paparan yang bersifat evaluatif, Harris mengidentifikasi tiga persoalan utama yang ia sebut sebagai tiga dosa besar pengelolaan keuangan kelurahan yakni perencanaan asal-asalan, pelaporan yang selalu terlambat, dan koordinasi antarlembaga yang tidak sinkron. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi faktor yang memperlambat realisasi pembangunan.
“Semua camat dan lurah harus paham, ini soal akuntabilitas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dirinya akan melakukan pemantauan langsung terhadap pemanfaatan dana kelurahan untuk memastikan setiap anggaran menghasilkan output yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Harris menilai pengawasan berkelanjutan menjadi kunci utama membangun Bekasi yang aman, nyaman, dan sejahtera.
“Saya akan pantau langsung bagaimana dana kelurahan ini bisa menciptakan Bekasi yang lebih nyaman dan sejahtera,” paparnya.
Dengan pernyataan tegas tersebut, workshop ini menjadi penanda dimulainya era baru transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kota Bekasi. Setiap anggaran dituntut memiliki jalur penggunaan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta hasil yang terukur bagi kepentingan masyarakat. (ADV)
