DPR Dinilai Lindungi Koruptor dan Oligarki Soal RUU Perampasan Aset, Prabowo Beri Ultimatum

Rotasi.co.id – Polemik tertundanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mencuat ke ruang publik.

Dari warung kopi hingga ruang elite Senayan, masyarakat mempertanyakan mengapa regulasi penting untuk memberantas korupsi ini selalu ditunda.

Obrolan rakyat kecil menggambarkan keresahan publik.

“Koruptor itu ibarat maling ayam. Bedanya, maling ayam ditangkap, hartanya disita. Koruptor ditangkap, hartanya malah aman,” celetuk Kobar saat berbincang dengan dua rekannya, Pak Slamet dan Jeri.

Fredi Moses Ulemlem, aktivis antikorupsi, menegaskan bahwa alasan penundaan sudah berlangsung sejak lama.

“Sejak era SBY, RUU ini digodok. Jokowi dorong lagi, Prabowo teriak soal bersihkan diri. Tapi DPR selalu tarik rem tangan. Kenapa? Karena kalau ini disahkan, banyak yang kepanasan!” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

Ultimatum Presiden Prabowo

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada pidato resmi kian menegaskan urgensi regulasi ini.

“Bersihkan dirimu, sebelum kau akan dibersihkan, dan kau akan dibersihkan pasti,” tegasnya.

Bagi publik, ucapan itu dianggap ultimatum bagi para pejabat dan elite politik yang masih bermain-main dengan praktik korupsi.

Siapa yang Diuntungkan Jika RUU Ditunda?

Tertundanya pengesahan RUU Perampasan Aset dinilai justru menguntungkan kelompok tertentu, antara lain:

1. Oligarki politik dan ekonomi – Jaringan bisnis besar yang dekat dengan kekuasaan berpotensi aman dari jeratan penyitaan aset.
2. Politisi berduit jelang Pemilu 2029 – Legislator yang tengah menyiapkan “tabungan politik” bisa tetap nyaman tanpa takut aset disita.
3. Koruptor divonis tapi aset tak tersentuh – Banyak terpidana korupsi hanya dipenjara, sementara hartanya tetap utuh.

Di sisi lain, sejumlah politisi Senayan menyampaikan alasan berbeda.

Anggota Baleg DPR, Sturman Panjaitan, mengatakan, “Kita hati-hati…”.

Edhie Baskoro Yudhoyono menyebut, “Kami siap jika diperlukan cepat.”

Sementara itu, Muhammad Kholid menilai RUU ini solusi rasional, adil, dan efektif.

Namun, pernyataan Sufmi Dasco yang meminta menunggu revisi KUHAP dinilai sebagai alasan klasik untuk memperpanjang proses.

Publik Mendesak Nyali Politik

Di tengah tarik ulur kepentingan politik, masyarakat menilai DPR bermain aman.

“Kalau koruptor kaya makin aman, rakyat miskin makin terjepit. Semua orang tahu ini bukan soal hukum, tapi soal nyali,” kata Fredi menutup obrolan di warung kopi. (*)