Rotasi.co.id – Ketua Aliansi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Bekasi, Deni Muhamad Ali, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Direktur Utama PT Mitra Patriot (MP) terkait pelelangan armada bus Transpatriot sebagai langkah efisiensi dan penyelamatan keuangan Pemerintah Kota Bekasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni Muhamad Ali yang didampingi para ketua Ormas dan LSM Kota Bekasi saat memberikan keterangan kepada awak media di Bekasi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut seharusnya tidak dijadikan ajang politisasi maupun sarana penyebaran narasi negatif di ruang publik.
“Setiap kebijakan publik harus disikapi secara rasional dan objektif, bukan dengan narasi yang menyesatkan atau bermuatan kepentingan tertentu,” ujar Deni, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, pelelangan armada bus Transpatriot merupakan keputusan yang tepat dan terukur, mengingat sebagian besar armada tersebut sudah tidak beroperasi selama kurang lebih dua tahun. Selain tidak produktif, kondisi fisik bus juga dinilai mengalami kerusakan dan memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit.
“Kondisi armada yang tidak produktif justru berpotensi membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah efisiensi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme perizinan yang sah,” jelasnya.
Deni menilai, penataan dan pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan kerugian berkepanjangan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Pelelangan aset yang tidak lagi layak pakai, menurutnya, merupakan salah satu solusi untuk mengurangi beban anggaran dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Deni Muhamad Ali menegaskan bahwa Aliansi Ormas dan LSM Kota Bekasi mendukung penuh kebijakan tersebut sepanjang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga mendorong PT Mitra Patriot dan Pemerintah Kota Bekasi untuk membuka informasi kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Yang terpenting adalah kepentingan masyarakat dan keberlangsungan keuangan daerah. Selama kebijakan ini dilakukan sesuai aturan, maka patut didukung,” tegasnya.
Pernyataan tersebut diamini oleh para ketua Ormas dan LSM Kota Bekasi yang hadir, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung kebijakan daerah yang berorientasi pada efisiensi, tata kelola aset yang baik, serta keberlanjutan pembangunan Kota Bekasi. (*)
