Rotasi.co.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat pemangkasan anak dan cucu perusahaan atau layer di sejumlah BUMN strategis. Kebijakan tersebut terutama diarahkan kepada PT Pertamina dan PT PLN sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mempercepat proses pengambilan keputusan perusahaan.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) malam. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden meminta proses perampingan struktur perusahaan tidak hanya dilakukan untuk efisiensi, tetapi juga untuk mengurangi panjangnya rantai pengambilan keputusan.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” kata Teddy sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin.
Kebijakan perampingan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan kinerja BUMN. Pemangkasan struktur dinilai dapat membuat organisasi menjadi lebih sederhana sehingga keputusan strategis dapat diambil secara lebih cepat, terutama ketika perusahaan menghadapi persoalan yang membutuhkan respons segera.
“Arahan Presiden adalah memastikan struktur perusahaan tidak terlalu berlapis. Dengan layer yang lebih sedikit, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih cepat dan produktivitas perusahaan meningkat,” ujar Teddy.
Dalam rapat di Hambalang, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga menyampaikan perkembangan program mandatori Biodiesel 50 persen atau B50 kepada Presiden Prabowo. Program tersebut telah diluncurkan pada Juli 2026 dan menjadi salah satu agenda pemerintah dalam memperkuat pemanfaatan bahan bakar nabati.
“Dirut Pertamina melaporkan perkembangan program mandatory B50, terutama setelah program tersebut diluncurkan pada Juli 2026,” kata Teddy.
Selain perkembangan B50, Simon juga melaporkan kesiapan infrastruktur Pertamina dalam mendukung pelaksanaan program mandatori bioetanol yang disiapkan pemerintah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kesiapan sektor energi dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang energi terbarukan.
“Selain B50, Simon juga melaporkan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menjalankan program mandatory bio-ethanol pemerintah,” ungkap Teddy.
Perintah pemangkasan layer BUMN tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari evaluasi efisiensi yang dilakukan Danantara. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut proses streamlining telah berjalan pada ratusan perusahaan hingga akhir Juli 2026.
“Arahan-arahan Beliau (Presiden) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga,” kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Rosan menyampaikan proses perampingan tersebut telah mencakup 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai melakukan penataan struktur korporasi BUMN secara lebih luas untuk mengurangi kompleksitas organisasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan.
“Perampingan atau streamlining sudah dilakukan pada 274 perusahaan per akhir Juli 2026,” ujar Rosan.
Dalam rapat terbatas di Hambalang, Presiden Prabowo juga didampingi sejumlah pejabat negara. Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
“Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan BUMN dapat bergerak lebih efisien, produktif, dan cepat dalam mengambil keputusan,” pungkas Teddy.
Pemerintah melalui Danantara dan jajaran BUMN selanjutnya akan melanjutkan proses perampingan struktur perusahaan. Pertamina, PLN, dan BUMN strategis lainnya menjadi bagian dari sasaran penataan agar struktur organisasi lebih sederhana serta mampu mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan. (*)
