Rotasi.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melepas 30 Taruna/i Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan dan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara guna memulihkan arsip pertanahan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelamatkan dokumen penting negara serta memastikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat di wilayah terdampak tetap terjaga melalui proses restorasi data yang akurat.
Wamen Ossy menekankan tugas di wilayah Aceh dan Sumatera Utara memerlukan ketelitian tinggi serta kepekaan sosial yang kuat. Fokus utama para peserta adalah melakukan tindakan penyelamatan terhadap data pertanahan yang mengalami kerusakan fisik akibat terpapar air dan lumpur.
“Peserta yang bertugas di Provinsi Aceh dan Sumut difokuskan pada restorasi data pertanahan pascabencana hidrometeorologi, yang memerlukan kehati-hatian, ketelitian, dan pengalaman sosial yang baik,” ujar Wamen Ossy Dermawan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (11/2/2026).
Sementara salah satu peserta, Teuku Kanda (25), memaparkan timnya akan ditempatkan di Kabupaten Aceh Tamiang untuk menangani arsip yang terdampak banjir bandang.
Proses restorasi dilakukan dengan pembagian kerja teknis, di mana taruna melakukan pembersihan fisik arsip dari lumpur, sementara taruni menangani proses pengeringan serta penguraian lembar dokumen agar tidak rusak secara permanen.
“Kami akan berfokus melaksanakan restorasi arsip dari Kantor Pertanahan Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir, terutama arsip yang telah terkena lumpur. Sebelumnya, kami sudah mendapatkan pembekalan teknis dari Biro Umum,” kata Teuku Kanda menjelaskan kesiapan timnya.
Kemudian, Nelly Tiurma (27), peserta lainnya, menambahkan bahwa misi ini sangat krusial karena menyangkut keselamatan “warkah” atau surat-surat penting di luar buku tanah dan surat ukur. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, terdapat sekitar 3.920 boks berkas yang mengantre untuk segera direstorasi agar basis data pertanahan nasional tetap utuh.
“Arsip tersebut terdiri dari warkah, yang bukan hanya surat ukur dan buku tanah, tetapi juga surat-surat penting lainnya yang harus diselamatkan,” terang Nelly.
Melalui program yang berlangsung selama enam bulan ini, para calon aparatur pertanahan diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi nyata dalam mitigasi bencana data, tetapi juga memperkuat profesionalisme lapangan. Sinergi antara akademisi STPN dan instansi BPN ini menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan data pertanahan nasional di tengah tantangan iklim global. (*)
