Rotasi.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (15/9/2025).
Ia juga menegaskan, sekitar 80 persen tugas ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, kenaikan anggaran akan diarahkan pada dua prioritas utama, yaitu penyederhanaan proses layanan pertanahan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah perbaikan business process di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja di seluruh Indonesia. Maka, pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.
Selain itu, pembenahan SDM juga akan dilakukan dengan pola tour of duty dan tour of area agar pegawai memiliki pengalaman dinas beragam. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi stagnasi birokrasi.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi II juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Ossy menjelaskan, pada 2024 target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun turun menjadi 1,3 juta di 2025. Dengan dukungan DPR, target 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.
“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Tetapi dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ungkapnya.
Menurut Ossy, percepatan PTSL sangat penting dalam mencegah konflik, sengketa, hingga perkara pertanahan di masa depan. Untuk itu, ia berharap DPR tetap mengawal pelaksanaannya.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi. Mudah-mudahan pengawasan dari Komisi II dapat terus berlanjut sehingga manfaat PTSL semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
