Rotasi.co.id – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis (22/1/2026) bergerak menguat sebesar 40 poin atau 0,24 persen ke level Rp16.896 per dolar AS guna merespons penurunan tensi geopolitik global.
Penguatan mata uang Garuda ini dipicu oleh perubahan retorika Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang memilih jalur kesepakatan diplomatik ketimbang eskalasi militer terkait isu akuisisi wilayah Greenland.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan bahwa penguatan rupiah tidak lepas dari meredanya kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi konflik baru antara AS dan Uni Eropa (UE).
Pernyataan terbaru Trump di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, dinilai memberikan napas lega bagi pasar keuangan negara berkembang (emerging markets).
“Pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS tidak akan mengenakan tarif terkait Greenland setelah mencapai ‘kerangka kerja untuk kesepakatan masa depan’ dengan pihak-pihak terkait. Ia juga mencatat bahwa AS akan terlibat dalam hak mineral Greenland,” kata Josua dikutip, Jumat (23/1/2026).
Kesepakatan yang tengah dikembangkan tersebut menyusul pertemuan intensif antara Trump dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Trump menegaskan bahwa perjanjian ini akan memberikan manfaat kolektif bagi negara-negara anggota NATO, seraya menepis penggunaan kekuatan militer untuk merebut wilayah otonom milik Denmark tersebut.
Meski tetap menginginkan kendali atas Greenland demi kepentingan keamanan nasional, sikap kooperatif Trump dianggap mampu menahan pelarian modal (capital outflow).
“Pernyataan ini membantu meredakan ketidakpastian seputar potensi ketegangan geopolitik AS-UE,” tambah Josua.
Sejalan dengan pergerakan di pasar spot, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menunjukkan tren positif. Data Bank Indonesia mencatat rupiah pada hari ini berada di level Rp16.902 per dolar AS, menguat dari posisi sebelumnya yakni Rp16.963 per dolar AS. Investor kini tengah mencermati implementasi nyata dari kerangka kerja tersebut sebagai sinyal stabilitas ekonomi global di wilayah Arktik. (*)
