Rotasi.co.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, membuka secara resmi Rapat Evaluasi Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) di Ruang Rapat 401, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Dalam arahannya, Pudji menekankan pentingnya pengelolaan anggaran Proyek ILASP secara efektif, transparan, dan akuntabel. Proyek strategis ini didanai melalui skema pinjaman dari Bank Dunia dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan dan tata ruang secara nasional.
“Saya berharap anggaran dalam proyek ini digunakan sebaik-baiknya, dan seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kita harus memastikan tidak ada penyimpangan dan pemberi pinjaman merasa puas atas kinerja kita,” ujar Pudji dengan tegas.
Proyek ILASP direncanakan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029, dan melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam forum evaluasi tersebut, Pudji juga menyoroti pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas serta penanganan dana terblokir yang masih belum terserap optimal.
Ia mengingatkan seluruh satuan kerja untuk menghindari duplikasi kegiatan yang berpotensi merugikan efektivitas proyek. Untuk itu, laporan perkembangan kegiatan harus disampaikan secara terbuka, sistematis, dan rutin.
“Kalau ada hambatan, segera laporkan. Kita harus mencari solusi bersama. Proyek ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya kepada pemberi pinjaman, tetapi juga kepada negara,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, selaku moderator rapat, menyampaikan bahwa evaluasi proyek ILASP akan dilakukan secara rutin setiap dua minggu sekali. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan semua komponen kegiatan berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanahan dan tata ruang nasional.
Rapat dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, perwakilan satuan kerja, serta stakeholder terkait. Setiap satuan kerja memaparkan capaian dan rencana kerja mereka dalam mendukung kesuksesan implementasi Proyek ILASP.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjaga integritas dan akuntabilitas proyek strategis nasional ini sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola pertanahan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. (*)
