Rotasi.co.id – International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dalam penyelesaian konflik pertanahan yang selama ini menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi nasional.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri acara pembukaan ICI 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/6/2025).
“Dengan adanya kolaborasi antar-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), kita bisa menyelaraskan solusi. Para pemangku kepentingan harus bersama-sama mengharmonisasikan penyelesaian persoalan tanah demi mendukung pembangunan nasional,” ujar Iljas dalam keterangan tertulis yang diterima.
Iljas juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Kemenko IPK dalam menyelenggarakan forum ICI 2025.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang bersama yang sangat penting untuk memperkuat kontribusi seluruh kementerian/lembaga dalam ekosistem pembangunan nasional, termasuk dalam hal penyelesaian konflik agraria.
“Kami mengapresiasi Kemenko IPK yang mengoordinasikan kementerian teknis, termasuk ATR/BPN. ICI 2025 adalah forum sinergi yang dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dirjen PSKP menjelaskan bahwa peran Kementerian ATR/BPN sangat vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui pemberian kepastian hukum atas tanah.
Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan tol, proyek strategis nasional, hingga program transmigrasi.
“Permasalahan yang muncul sering kali terkait dengan status tanah, pengadaan untuk pembangunan, investasi, dan kini juga mencakup transmigrasi. Ini semua membutuhkan pendekatan hukum yang jelas dan kehadiran negara yang berpihak kepada kepentingan bersama,” ungkapnya.
Ia menambahkan forum seperti ICI 2025 dapat menjadi penguat sinergi agar penyelesaian konflik tanah bisa dilakukan secara lebih komprehensif, adil, dan mendorong iklim investasi yang sehat.
“Dengan hadirnya Menko yang membawahi beberapa kementerian, ini menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor. Kita harap sinergi seperti ini terus diperkuat untuk kepentingan jangka panjang,” tutup Iljas Tedjo Prijono. (*)
