Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui penyediaan lahan skala besar untuk pembangunan hunian vertikal dan pengembangan kota satelit di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah strategis ini bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi kepadatan penduduk di kota-kota besar dengan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Kamis (16/04/2026), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi indikasi lahan seluas 129.764 hektare di seluruh Indonesia. Dari total luas tersebut, sebanyak 37.709 hektare dinilai sangat potensial untuk segera dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman produktif.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” ujar Menteri Nusron Wahid.
Pemerintah menetapkan prioritas pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara itu, untuk proyek kota satelit, kementerian menyiapkan lahan dengan luas minimal 30 hingga 120 hektare per lokasi guna memastikan kelengkapan fasilitas penunjang kawasan tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyambut positif ketersediaan lahan ini sebagai faktor kunci keberhasilan program 3 Juta Rumah. “Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia,” tegas Maruarar dalam pertemuan yang dihadiri oleh jajaran eselon I dari kedua kementerian tersebut.
Kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan mampu mempercepat realisasi penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Melalui sinkronisasi data tata ruang dan penguasaan tanah, pemerintah optimistis pengembangan kota satelit dan hunian vertikal akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. (*)
