Rotasi.co.id – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Depok di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Bekasi, Kompleks Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (1/9/2026).
Harris Bobihoe menyambut baik kunjungan tersebut karena menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Depok untuk bertukar informasi mengenai pengelolaan potensi ekonomi daerah.
Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas strategi pengembangan ekonomi perkotaan, pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi potensi daerah. Dialog antarlembaga juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi dinamika perekonomian perkotaan.
“Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Depok. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah,” kata Harris Bobihoe dalam keterangannya.
Ia menjelaskan pengembangan ekonomi perkotaan dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Pola tersebut memungkinkan setiap perangkat daerah memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya sehingga pelaksanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada satu OPD.
“Kolaborasi lintas OPD penting karena setiap perangkat daerah memiliki kewenangan masing-masing. Dengan kerja bersama, program dapat didukung sesuai kebutuhan dan kewenangan setiap OPD,” ujarnya.
Salah satu strategi yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengembangan kawasan olahraga dan ruang publik.
Ia juga mengungkapkan agar stadion dan fasilitas olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, rekreasi, serta pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kawasan olahraga tidak hanya kita lihat sebagai tempat untuk kegiatan olahraga. Kawasan tersebut juga dapat dikembangkan menjadi ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi Masyarakat,” paparnya.
Konsep tersebut kemudian dikembangkan melalui gagasan Sports City, yaitu pengintegrasian kawasan olahraga dengan berbagai aktivitas pendukung. Pemanfaatan kawasan secara multifungsi dinilai dapat meningkatkan aktivitas masyarakat sekaligus mengoptimalkan aset yang dimiliki pemerintah daerah.
“Konsep Sports City dapat menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan aset daerah. Ketika kawasan digunakan untuk berbagai kegiatan, aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” tuturnya.
Kawasan olahraga juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pemanfaatan GOR dan stadion untuk pertandingan olahraga profesional. Selain itu, fasilitas tersebut dapat digunakan untuk konser, festival, dan kegiatan masyarakat berskala besar.
“Fasilitas olahraga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, tidak hanya pertandingan. Konser, festival, dan kegiatan masyarakat juga dapat menghidupkan kawasan sekaligus memberikan dampak ekonomi,” ucap Harris.
Pemerintah Kota Bekasi juga mengaitkan aktivitas kawasan dengan pemberdayaan UMKM. Pelaku usaha, khususnya sektor kuliner, diberikan ruang melalui konsep Food Zone ketika terdapat kegiatan besar di kawasan stadion.
“UMKM harus menjadi bagian dari aktivitas kawasan. Karena itu, ketika ada kegiatan besar, kita siapkan ruang bagi UMKM agar mereka bisa mendapatkan akses langsung kepada Masyarakat,” ujarnya.
Pola berbasis kegiatan atau event-based tersebut memberikan peluang kepada UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Pemerintah Kota Bekasi juga memberikan ruang kepada UMKM binaan untuk mengikuti kegiatan rutin seperti **Car Free Day (CFD).
“Kegiatan seperti CFD juga menjadi kesempatan bagi UMKM untuk mempromosikan produknya. Pemerintah perlu menyediakan ruang yang mudah diakses dan tidak membebani pelaku usaha,” tuturnya.
Selain akses pasar, Pemerintah Kota Bekasi mendorong peningkatan legalitas UMKM melalui fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis dengan sistem jemput bola. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh legalitas dan mengakses ruang usaha resmi.
“Legalitas menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM. Karena itu, fasilitasi NIB dilakukan agar semakin banyak pelaku usaha memiliki legalitas dan dapat berkembang,” katanya.
Pemerintah Kota Bekasi juga membuka peluang kerja sama antara UMKM kuliner dengan pusat perbelanjaan di sekitar kawasan Sports City. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk UMKM lokal.
“Kami mendorong agar UMKM tidak hanya berjualan ketika ada event, tetapi juga dapat membangun kemitraan dengan pusat perbelanjaan sehingga pasar produknya semakin luas,” ujar Harris.
Selain pengembangan ekonomi lokal, Pemerintah Kota Bekasi menyampaikan pengalaman kerja sama internasional melalui konsep Sister City, termasuk dengan mitra dari Korea Selatan. Kerja sama tersebut menjadi salah satu sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan kawasan olahraga terpadu.
“Kerja sama Sister City memberikan kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, termasuk dalam pengelolaan kawasan olahraga yang terintegrasi dan berorientasi internasional,” paparnya.
Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan melalui dialog interaktif antara Komisi B DPRD Kota Depok dan Pemerintah Kota Bekasi. Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk memperdalam informasi mengenai strategi pengembangan ekonomi perkotaan dan pemberdayaan masyarakat.
“Informasi yang diperoleh dari kunjungan ini akan menjadi bahan untuk melihat kembali program dan kebijakan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, kunjungan kerja tersebut dipimpin Koordinator Komisi B DPRD Kota Depok Hj. Yeti Wulandari bersama Ketua Komisi B H. Hamzah. Rombongan menggali informasi mengenai kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perkotaan.
“Kami ingin mendapatkan data dan informasi mengenai strategi yang diterapkan Kota Bekasi dalam mengembangkan ekonomi perkotaan, termasuk pemberdayaan UMKM dan optimalisasi kawasan olahraga,” ujar Hj. Yeti Wulandari.
Hasil kunjungan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (ADV/Humas Pemkot)
