Rotasi.co.id – Pemerintah menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penyalur bantuan sosial (bansos), barang bersubsidi, sekaligus pembeli atau offtaker hasil panen petani. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengoptimalkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi desa.
“Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur untuk menyampaikan barang-barang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi. Semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam keterangannya dikutip.
Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan, selain menjadi saluran distribusi berbagai program pemerintah, KDKMP juga akan menjalankan fungsi sebagai offtaker hasil pertanian apabila harga komoditas di tingkat petani berada di bawah harga pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.
“Nomor dua, Koperasi Desa Merah Putih menjadi offtaker. Kalau harga gabah, jagung, dan komoditas lainnya berada di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi akan menjadi pembeli hasil pertanian tersebut,” ujar Zulhas.
Pemerintah menilai keberadaan KDKMP akan memperkuat rantai distribusi pangan nasional sekaligus memperpendek jalur pemasaran hasil pertanian. Dengan sistem tersebut, hasil produksi masyarakat desa diharapkan dapat terserap lebih optimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani dan menjaga keberlangsungan produksi pangan nasional.
“Koperasi akan menjadi bagian dari sistem yang menjamin hasil produksi masyarakat desa memiliki pasar dan harga yang layak,” tegas Zulhas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi KDKMP sebagai offtaker akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut tidak akan saling bersaing, melainkan saling melengkapi dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.
“Kopdes akan bekerja sama dengan BUMDes. Jadi bukan menggantikan atau bersaing, tetapi memastikan seluruh produk unggulan desa sesuai potensinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” kata Yandri.
Yandri menjelaskan, Indonesia memiliki 75.266 desa dengan karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengembangan KDKMP akan disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.
“Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing akan dipastikan memperoleh manfaat. Setiap Kopdes akan bekerja sama dengan BUMDes untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga menargetkan agar seluruh potensi ekonomi desa dapat dimaksimalkan melalui keberadaan KDKMP. Menurut Yandri, koperasi tersebut tidak hanya menjadi sarana distribusi bantuan dan hasil pertanian, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Kalau sudah berjalan, seluruh potensi desa akan dimaksimalkan melalui Kopdes. Apalagi pembentukannya menggunakan Dana Desa dan 20 persen keuntungan koperasi akan menjadi pendapatan asli desa,” ungkap Yandri.
Ia menambahkan, keberhasilan KDKMP akan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan desa karena sebagian keuntungan koperasi akan kembali menjadi sumber pendapatan pemerintah desa, sedangkan mayoritas keuntungan lainnya akan dinikmati oleh masyarakat sebagai anggota koperasi.
“Pemerintah desa tentu memiliki kepentingan agar Kopdes berhasil, karena manfaatnya akan kembali kepada desa dan 80 persen sisanya akan dinikmati masyarakat desa,” jelasnya.
Rapat terbatas yang berlangsung sejak sore hingga malam hari tersebut turut membahas implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah menteri, pimpinan lembaga, Panglima TNI, hingga pimpinan BUMN strategis hadir dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk sinergi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, memperluas distribusi bantuan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa di seluruh Indonesia.
“Melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap distribusi bantuan sosial semakin tepat sasaran, harga hasil pertanian lebih terjamin, serta kesejahteraan masyarakat desa terus meningkat,” menjadi arah kebijakan yang mengemuka dalam rapat terbatas tersebut. (*)
