Rotasi.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian terhadap polemik yang terjadi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan sejumlah asosiasi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya ancaman mogok nasional yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan salah satu program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Netty menyampaikan kekhawatirannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, apabila ancaman penghentian operasional dapur MBG benar-benar dilakukan secara nasional, maka pelaksanaan program pemenuhan gizi berisiko tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat berdampak langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
“Kalau tadi sampai ada pernyataan kita akan mogok nasional, kok saya rasanya khawatir ya. Kenapa? Karena kalau kemudian ini dilakukan, berarti kita bisa katakan program BGN ini tidak dapat dijalankan,” ujar Netty Prasetiyani dikutip Selasa (14/7/2026).
Politikus Fraksi PKS tersebut menilai munculnya ancaman mogok nasional tidak terlepas dari keluhan para mitra yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Padahal, menurutnya, para mitra merupakan bagian penting yang berkontribusi dalam mendukung implementasi program pemerintah di lapangan.
“Menurut saya hari ini kita harus dorong pemerintah untuk melahirkan solusi yang adil, solusi yang tidak berat sebelah, solusi yang memberikan jalan keluar bagi pemerintah, pengelola SPPG, dan seluruh masyarakat. Saya secara pribadi dan atas nama Fraksi PKS mendukung setiap regulasi agar penyedia tahap awal tidak dikorbankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Netty menekankan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan para pelaku usaha yang menjadi mitra pemerintah. Ia menyebut banyak pengelola telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur, memenuhi standar sertifikasi, hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan demi mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Banyak pihak yang sudah mengambil risiko besar untuk mendukung program ini. Karena itu, negara juga harus memberikan kepastian agar kepercayaan para mitra tetap terjaga,” ungkap Netty.
Selain itu, Netty juga menyoroti kebijakan moratorium yang diterapkan dalam pelaksanaan program. Ia menilai indikator keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari jumlah titik layanan yang dihentikan atau akun yang dibekukan, melainkan dari kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
“Keberhasilan sebuah moratorium bukan hanya soal berapa banyak titik yang dibekukan, tetapi bagaimana negara mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menyatakan para mitra mempertimbangkan aksi penghentian operasional dapur MBG secara nasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mitra strategis pemerintah.
“Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional,” kata Syawaludin usai mengikuti RDPU bersama Komisi IX DPR RI.
Syawaludin menjelaskan bahwa para mitra merasa dikesampingkan dalam proses pengambilan kebijakan, meskipun mereka telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dan menginvestasikan dana yang tidak sedikit untuk membangun fasilitas dapur sesuai standar pemerintah.
“Pemerintah punya program, kami punya fasilitas dengan dapur yang ada. Logikanya tidak ada dasar BGN kemudian menjadi pemegang otoritas sendiri dalam seluruh proses itu,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan yang dijalankan saat ini tidak sepenuhnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, regulasi tersebut telah mengatur secara rinci mengenai tata kelola program, termasuk jumlah penerima manfaat di setiap dapur dan mekanisme penyelenggaraan di wilayah reguler maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hingga kini, polemik antara Badan Gizi Nasional dan sejumlah asosiasi mitra masih menjadi perhatian DPR RI. Para legislator berharap pemerintah segera menghadirkan solusi yang adil melalui dialog bersama seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. (*)
