Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Gedung Ali Wardhana, Jakarta.
Tujuannya untuk mempercepat proses perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Nusron menegaskan, akselerasi digitalisasi RDTR penting agar proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lebih cepat, transparan, dan efisien.
“Misal 300 RDTR terpenuhi semua, Insyaallah urusan KKPR bisa teratasi. Karena melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA)-nya bisa dua sampai tiga hari,” kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (22/9/2025).
Saat ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Dari total 646 RDTR, sebanyak 428 sudah terintegrasi OSS.
“Sisanya yang belum terintegrasi, target bulan ini harus selesai,” tambah Nusron.
Lebih lanjut, ia menjelaskan progres lintas sektor dalam penyusunan RDTR. Hingga kini, terdapat 47 RDTR baru, 34 sudah memperoleh persetujuan substansi, dan 2 telah melalui proses penetapan daerah.
“Artinya, ada tambahan 83 RDTR yang masih berjalan. Dukungan pendanaan juga diperoleh dari Bank Dunia melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029,” ungkapnya.
Menteri Nusron menambahkan, penyusunan RDTR dilakukan berdasarkan kajian peta dasar skala 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Peta Pulau Sulawesi telah rampung pada 2024, sementara Kalimantan dan Jawa selesai 2025. Tahun 2026, giliran Sumatra akan dikerjakan, disusul Maluku, NTB, dan NTT pada 2027, hingga seluruh wilayah Indonesia terselesaikan pada 2029.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR mengacu pada kajian BIG, agar pembangunan lebih terarah dan efisien,” kata Nusron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa RDTR harus diprioritaskan pada wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan minat investasi.
“Jadi semisal di Sulawesi, Utara Jawa, lalu di Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau, karena itu menjadi perhatian para investor,” ujar Airlangga.
Dalam rapat ini, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana beserta jajaran. Sejumlah menteri serta perwakilan kementerian/lembaga yang masuk dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja juga turut hadir, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat penyusunan RDTR sebagai dasar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)
