Rotasi.co.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya.
Langkah peringatan dini ini bertujuan agar pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dapat segera menyiapkan strategi mitigasi terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña pada Februari lalu.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa kondisi iklim saat ini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño kategori lemah hingga moderat pada semester kedua tahun 2026.
Berdasarkan analisis Monsun Australia, transisi angin timuran akan membawa cuaca kering ke 114 Zona Musim (ZOM) mulai April mendatang, meliputi wilayah pesisir utara Jawa, NTB, dan NTT.
“Kondisi indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 atau Netral. Namun, mulai pertengahan tahun, peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60 persen perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ujar Teuku Faisal Fathani dikutip, Jumat (06/03/2026).
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa sekitar 46,5 persen wilayah Indonesia akan mengalami awal kemarau yang “Maju” atau lebih cepat dari biasanya.
Puncak musim kemarau diprediksi terjadi secara luas pada Agustus 2026 yang mencakup 61,4 persen wilayah Indonesia. Sifat hujan selama musim kemarau ini diproyeksikan berada pada kategori “Bawah Normal” atau lebih kering dari rata-rata di 451 Zona Musim.
“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, hingga Papua. Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2 persen wilayah Indonesia diprediksi akan lebih panjang dari normalnya,” tambah Teuku Faisal Fathani.
Menanggapi risiko tersebut, BMKG menekankan pentingnya aksi nyata (Early Action) di sektor pangan dan sumber daya air. Para petani diimbau segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan. Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan revitalisasi waduk serta menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menjaga kualitas udara dan mencegah potensi karhutla di wilayah-wilayah rawan. Langkah antisipasi yang cepat diharapkan dapat meminimalkan dampak kerugian ekonomi dan ekologis bagi bangsa. (*)
