Rotasi.co.id – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi kembali menggelar Pasar Murah Mandiri di Aula Kecamatan Bekasi Selatan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pasar murah yang dilaksanakan secara bertahap di 12 kecamatan hingga akhir Juli 2026 untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas.
Analis Perdagangan Disdagperin Kota Bekasi, Eko Widatmiko, menjelaskan bahwa program Pasar Murah Mandiri menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga.
“Pasar Murah Mandiri ini tujuannya untuk menahan daya beli masyarakat serta menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok, khususnya di Kota Bekasi,” kata Eko Widatmiko kepada Elshinta, Selasa (21/07/2026).
Dalam pelaksanaannya, Disdagperin Kota Bekasi menggandeng berbagai mitra, mulai dari Perum Bulog, pelaku ritel modern, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperluas pilihan produk kebutuhan pokok sekaligus menghadirkan harga yang lebih kompetitif bagi masyarakat selama pelaksanaan pasar murah berlangsung.
“Yang utama memang dari Bulog. Kemudian ada retail seperti Naga Swalayan, Hari-Hari, Alfamart, Prima Freshmart, serta didukung oleh UMKM setempat,” ujarnya.
Eko menuturkan bahwa sasaran utama program ini adalah masyarakat yang terdampak kenaikan harga pangan, terutama komoditas beras. Oleh karena itu, Disdagperin menghadirkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar sebagai bentuk intervensi untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok.
“Harga beras medium di pasaran sudah mencapai sekitar Rp14.000 per kilogram. Di pasar murah ini kami menjual beras SPHP dengan harga Rp12.500 per kilogram,” jelas Eko.
Menurutnya, penyelenggaraan Pasar Murah Mandiri tahun ini memiliki konsep yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Program tersebut tidak lagi menggunakan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bentuk inovasi pelayanan kepada masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“Kegiatan ini memang tidak didukung APBD Kota Bekasi karena saat ini sedang ada efisiensi anggaran. Namun hal itu tidak mengurangi semangat kami untuk tetap melaksanakan kegiatan pasar murah bagi masyarakat,” ungkapnya.
Disdagperin Kota Bekasi mencatat pelaksanaan Pasar Murah Mandiri telah berlangsung secara bertahap sejak 10 Juli 2026, diawali di Kecamatan Pondok Melati bersamaan dengan peresmian Kantor Kelurahan Jatiwarna. Hingga saat ini, kegiatan telah memasuki pelaksanaan di kecamatan ketujuh dan ditargetkan menjangkau seluruh kecamatan di Kota Bekasi sebelum akhir Juli.
“Launching pertama dilaksanakan pada 10 Juli di Kecamatan Pondok Melati bersamaan dengan peresmian Kantor Kelurahan Jatiwarna. Saat ini sudah memasuki pelaksanaan yang ketujuh dari total 12 kecamatan,” paparnya.
Eko menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan subsidi dalam kegiatan tersebut. Peran Disdagperin lebih difokuskan sebagai fasilitator yang mempertemukan masyarakat dengan produsen, distributor, maupun pelaku usaha sehingga transaksi dapat dilakukan secara langsung dengan harga yang lebih terjangkau.
“Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha agar transaksi dapat berlangsung secara langsung dengan harga yang lebih terjangkau,” tuturnya.
Melalui pelaksanaan Pasar Murah Mandiri, Disdagperin Kota Bekasi berharap masyarakat dapat terus memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sementara stabilitas harga pangan tetap terjaga. Program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM.
“Harapannya daya beli masyarakat tetap terjaga, stabilisasi harga tetap berjalan, sehingga laju inflasi di Kota Bekasi juga bisa ditekan,” pungkas Eko Widatmiko. (*)
