Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan peringatan keras kepada para pelaku tindak pidana pertanahan.
Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, dirinya menyatakan akan secara langsung menyerahkan oknum-oknum tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
“Jadi ini warning bagi siapa pun yang terlibat dalam mafia tanah ini, kalau menyangkut aparatur negara, apalagi menyangkut aparatur Kementerian ATR/BPN, kami tidak akan segan-segan, bukan orang lain yang akan menghantarkan kepada APH, tapi saya sendiri,” tegas Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (14/2/2024).
Pernyataan tegas ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas mafia tanah yang menurut Menteri Nusron telah menjadi masalah akut.
Ia juga mengakui adanya keterlibatan oknum internal ATR/BPN dalam sengketa dan konflik pertanahan.
Oleh karena itu, selain memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal, peningkatan sistem internal dan integritas sumber daya manusia di ATR/BPN menjadi prioritas.
“Kalau kita ingin melakukan pemberantasan mafia tanah, selain kita bekerja sama dengan *stakeholder* yang ada di luar, kita harus memperkuat dan memperbaiki sistem dan peningkatan kapabilitas, serta integritas sumber daya manusia dari teman-teman di BPN sendiri,” jelasnya.
Menteri Nusron juga menyebutkan keterlibatan pihak eksternal, termasuk pemborong tanah, oknum kepala desa, notaris, PPAT, dan makelar tanah.
Untuk itu, beliau mengajak Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mahkamah Agung untuk berkolaborasi dalam memberantas mafia tanah.
“Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan,” pungkas Nusron Wahid.
Sebagai informasi, Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Kepala BIN, Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, dan perwakilan dari Mahkamah Agung serta Polri. (ar)
