Rotasi.co.id – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Pemerintah Republik Indonesia segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter nasional guna mengantisipasi dampak ekonomi akibat eskalasi serangan militer Amerika Serikat serta Israel terhadap Iran.
Langkah strategis ini bertujuan untuk melindungi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari fluktuasi harga energi global dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi menjelang momentum Ramadhan serta Idul Fitri 1447 Hijriah.
Eskalasi di Timur Tengah dinilai berisiko memicu lonjakan harga minyak mentah dunia dan volatilitas tinggi pada pasar keuangan global.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (02/03/2026), Misbakhun menekankan bahwa kondisi ini dapat menekan nilai tukar rupiah dan memperberat beban subsidi energi dalam postur belanja negara.
“Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujar Mukhamad Misbakhun.
Misbakhun menilai Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk penyesuaian prioritas belanja apabila harga minyak dunia bertahan di level tinggi dalam waktu lama.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk mengintegrasikan bauran kebijakan demi menjaga likuiditas pasar keuangan dan menahan arus keluar modal (capital outflow).
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Selain stabilitas makro, DPR juga menyoroti kelancaran distribusi logistik dalam negeri. Pemerintah diminta menyiapkan langkah penyangga (buffer) agar kenaikan harga BBM internasional tidak memberikan efek berantai pada harga pangan pokok.
“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan,” pungkas Misbakhun.
Komisi XI berkomitmen akan terus memantau respons kebijakan pemerintah terhadap subsidi energi dan stabilitas sistem keuangan nasional secara berkala. (*)
