Rotasi.co.id – Anggota DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat program ketahanan pangan di seluruh 12 kecamatan.
Menurutnya, kebijakan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada program bantuan pangan murah, tetapi juga perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kemandirian pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga.
“Program ketahanan pangan sebaiknya lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” kata Yenny dalam keterangannya, Sabtu (11/6/2027).
Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi perlu memperluas bentuk program yang tidak hanya sebatas kegiatan pasar murah atau tebus beras murah.
“Harus lebih banyak program yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kalau ada program dari Dinas Ketahanan Pangan, baiknya langsung disosialisasikan kepada masyarakat. Selama ini yang kami ketahui lebih banyak kegiatan tebus murah atau beras murah. Menurut saya harus ada bentuk kegiatan lain selain itu,” ujar Yenny.
Ia menjelaskan salah satu bentuk program yang dapat dikembangkan adalah pelatihan hidroponik, budidaya tanaman pangan, hingga peternakan skala lingkungan.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Pemberdayaan di lingkungan melalui sosialisasi atau pelatihan hidroponik maupun peternakan itu sangat memungkinkan. Program seperti itu bisa membawa dampak yang baik karena memiliki nilai ekonomi bagi lingkungan dan masyarakat,” ungkapnya.
Yenny menilai program ketahanan pangan idealnya mampu menciptakan aktivitas produktif yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat.
Dengan demikian, warga tidak hanya memperoleh manfaat dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga mendapatkan tambahan penghasilan melalui hasil budidaya yang dikembangkan.
“Saya ingin Dinas Ketahanan Pangan benar-benar memberikan dampak yang baik, memunculkan nilai ekonomi, sehingga masyarakat memiliki banyak kegiatan yang fokus membangun lingkungan mereka sendiri,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, Yenny menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke tengah masyarakat dalam menggerakkan program ketahanan pangan.
Namun, ia menegaskan pelaksanaan program akan diawali dari wilayah yang memang memiliki kemauan dan komitmen untuk bersama-sama menjalankan kegiatan tersebut.
“Kalau saya, program pertama akan dimulai di lingkungan yang memang memiliki keinginan. Yang pertama itu kemauan masyarakat dulu. Kalau kita punya program tetapi masyarakatnya tidak ingin menjalankan, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Saya melihat ada beberapa wilayah yang memang semangat gotong royongnya sudah mulai tumbuh,” jelasnya.
Selain mengandalkan pemerintah daerah, Yenny mengaku akan mencari dukungan dari berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah tersebut dinilai penting mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, termasuk anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan.
“Saya juga harus mencari CSR dan sponsor karena kita tahu kemampuan anggaran daerah terbatas. Anggaran Dinas Ketahanan Pangan juga tidak besar. Jadi kita harus mencari solusi, jangan hanya mengusulkan program lalu berhenti sampai di situ,” ungkapnya.
Ia menambahkan saat ini dirinya tengah berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di luar pemerintah daerah guna menghadirkan program pemberdayaan masyarakat.
Fokus awal diarahkan pada tingkat RT agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh warga.
“Insya Allah saya sedang berusaha mencari program-program di luar pemerintah kota untuk pemberdayaan masyarakat. Saya ingin memulainya dari lingkungan RT terlebih dahulu agar gerakannya lebih mudah dan dampaknya lebih nyata,” tuturnya.
Terkait peluang menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, Yenny memilih untuk memprioritaskan pembuktian hasil kerja di tingkat daerah.
Menurutnya, keberhasilan program di lapangan akan menjadi modal penting untuk membangun kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.
“Saya belum dulu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Saya ingin orang melihat dulu hasil kerja yang kita lakukan. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan sponsor dan CSR. Saya juga memiliki banyak teman yang siap membantu memberikan berbagai pelatihan, mulai dari bank sampah sampai pelatihan pemberdayaan lainnya,” tuturnya.
Yenny mengungkapkan langkah awal sebenarnya telah dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan kunjungan ke sejumlah lingkungan warga.
Saat ini, salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di wilayah RW 13, yang tengah menunggu dukungan sarana berupa mesin pencacah sampah sebagai bagian dari penguatan pemberdayaan lingkungan.
“Saya sebenarnya sudah mulai bergerak melalui pengawasan dan kunjungan ke beberapa wilayah, termasuk di RW 13. Saat ini kami masih menunggu bantuan mesin pencacah sampah. Karena sekarang pengadaan melalui pokok-pokok pikiran dewan tidak bisa seperti dulu, sehingga harus diajukan langsung ke dinas terkait. Saya tetap akan melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu masyarakat,” pungkasnya. (*)
