Rotasi.co.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin keselamatan, kepastian layanan, serta perlindungan maksimal bagi penumpang di tengah gangguan penerbangan akibat eskalasi militer di Timur Tengah.
Langkah ini bertujuan untuk memitigasi dampak penutupan ruang udara internasional yang telah memicu pembatalan serta pengalihan rute penerbangan global, sehingga konektivitas dan hak konsumen di Indonesia tetap terjaga secara optimal.
Situasi keamanan global yang melibatkan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah memaksa otoritas terkait melakukan pengalihan rute guna menghindari zona risiko.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada penumpukan penumpang di berbagai bandara dan memicu ketidakpastian perjalanan. Evita menekankan bahwa koordinasi yang solid antara regulator dan operator menjadi kunci dalam menghadapi kepanikan publik.
“Saya memandang bahwa dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan,” ujar Evita Nursanty di Jakarta, Selasa (03/03/2026).
Evita menegaskan keselamatan penerbangan merupakan prioritas yang tidak dapat dikompromi. Ia meminta maskapai dan pengelola bandara untuk memastikan layanan yang manusiawi, seperti kemudahan proses rebooking tanpa beban biaya tambahan dalam kondisi darurat, kejelasan mekanisme refund, hingga penyediaan akomodasi bagi penumpang yang terdampak keterlambatan berkepanjangan.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator tersebut mendorong pemerintah untuk segera mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga. Hal ini mencakup penyediaan posko informasi berkala serta skema manajemen penumpukan penumpang di bandara dengan memprioritaskan kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Menurutnya, kualitas kepemimpinan krisis diuji pada saat dinamika global berada di luar kendali operator. Komisi VII DPR RI berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan konstruktif guna menjaga stabilitas industri penerbangan serta sektor pariwisata nasional. (*)
