Rotasi.co.id – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Muin, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar kegiatan reses di lingkungan RT 008 RW 012, Kelurahan Pejuang.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan lingkungan yang dinilai memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sedikitnya empat persoalan utama yang menjadi kebutuhan mendesak, yakni penanganan sampah, banjir di jalur utama Kelurahan Pejuang, peningkatan sarana dan prasarana lingkungan, serta dukungan bantuan hibah bagi kegiatan kemasyarakatan.
Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi warga dalam pembangunan daerah.
Abdul Muin mengatakan seluruh usulan yang disampaikan masyarakat akan dicatat sebagai bahan pembahasan bersama Pemerintah Kota Bekasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, reses merupakan kewajiban anggota legislatif untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dalam proses perencanaan pembangunan.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang masuk akan kami inventarisasi dan diperjuangkan sesuai skala prioritas serta kewenangan pemerintah daerah,” kata Abdul Muin dalam keterangan tertulis yang diterima pada, Jumat (10/7/2026).
Ia menjelaskan persoalan sampah dan banjir menjadi perhatian utama karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Persoalan sampah dan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, hingga masyarakat agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain itu, Abdul Muin menilai peningkatan sarana dan prasarana lingkungan juga menjadi bagian penting dalam mendukung kenyamanan dan keamanan warga.
Fasilitas umum yang memadai, menurutnya, akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Usulan mengenai sarana dan prasarana akan kami dorong melalui pembahasan anggaran sesuai prosedur. Kami ingin pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya,” ungkapnya.
Terkait bantuan hibah, Abdul Muin menyampaikan bahwa masyarakat perlu memahami mekanisme pengajuan yang telah diatur pemerintah agar proses penyaluran dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan siap memberikan pendampingan kepada warga agar pengajuan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan membantu memberikan informasi dan pendampingan mengenai mekanisme bantuan hibah sehingga masyarakat dapat mengajukan sesuai aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang harus dijaga bersama,” tegasnya.
Kegiatan reses tersebut berlangsung dengan suasana dialogis dan diikuti antusias oleh warga.
Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik. (*)
