Rotasi.co.id – Pemerintah terus memperkuat kemandirian energi nasional melalui implementasi program biodiesel B50. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mampu menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun sekaligus menurunkan emisi karbon sekitar 44 juta ton karbon dioksida (CO₂) ekuivalen.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara KADIN Diplomatic Economic Breakfast di Jakarta, Jumat, sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat fondasi ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa peluncuran program biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, penggunaan campuran biodiesel 50 persen membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar sehingga mampu menghemat devisa dalam jumlah besar.
“Kemarin Bapak Presiden meluncurkan yang namanya B50, dan B50 itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa punya kekuatan sendiri karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi dan kita menghemat devisa Rp177 triliun serta berkontribusi terhadap net zero emission sebesar 44 juta ton CO₂ setara,” ujar Airlangga Hartarto.
Selain memberikan manfaat ekonomi, pemerintah juga menilai implementasi biodiesel B50 menjadi pencapaian penting di tingkat global. Indonesia disebut sebagai negara pertama yang berhasil menerapkan program biodiesel dengan komposisi campuran 50 persen secara nasional.
Airlangga menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan energi berbasis sumber daya domestik tanpa bergantung pada negara lain.
“B50 menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada negara lain yang menerapkan program B50 ini,” katanya.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pengembangan biodiesel B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah menghadapi dinamika ekonomi global yang dipengaruhi konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga percepatan disrupsi teknologi. Dalam situasi tersebut, pemerintah memandang penguatan ketahanan energi menjadi salah satu prioritas untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui peningkatan kedaulatan pangan dan energi sebagai respons terhadap berbagai tantangan global.
“Di tengah ketidakpastian, terutama terkait konflik geopolitik yang belum selesai, baik di Ukraina maupun di Selat Hormuz, ditambah lagi disrupsi teknologi seperti artificial intelligence, Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi, terutama terkait dengan supply chain,” jelas Airlangga.
Selain mengembangkan biodiesel B50, pemerintah juga mempercepat transisi menuju energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut dipadukan dengan pengembangan industri hilirisasi baterai kendaraan listrik yang diproyeksikan tidak hanya mendukung sektor otomotif, tetapi juga sistem penyimpanan energi nasional.
Airlangga mengatakan ekosistem baterai nasional telah memiliki kesiapan untuk menopang transformasi energi sekaligus memperkuat daya saing industri dalam negeri.
“Bapak Presiden mendorong dimulainya program 100 gigawatt berbasis solar, di mana hilirisasi ekosistem baterai elektrik sudah siap, bukan hanya untuk otomotif tetapi juga untuk battery storage system,” tuturnya.
Pemerintah berharap berbagai kebijakan di sektor energi tersebut mampu memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, mempercepat pencapaian target penurunan emisi karbon, serta mendukung visi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Program biodiesel B50 juga diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan energi sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah perubahan lanskap global. (*)
