Rotasi.co.id – Dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat strategi komunikasi publik yang efektif dan terukur.
Langkah tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Implementasi Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Pengaduan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten, Selasa (14/10/2025).
Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa pesan-pesan kelembagaan tersampaikan secara jelas, dipahami oleh masyarakat, dan mampu membangun hubungan berbasis kepercayaan serta transparansi antara pemerintah dan publik.
Dalam pemaparannya, Harison Mocodompis menegaskan bahwa komunikasi publik bukan hanya sekadar menyampaikan pesan, melainkan tentang bagaimana pesan itu diterima dan dipahami dengan benar oleh masyarakat.
“Komunikasi itu penting. Interaksi yang dibutuhkan untuk berbagi informasi harus dilakukan dengan baik agar mampu membangun pemahaman, hubungan yang kuat, dan kepercayaan publik. Kalau kita mencintai masyarakat, maka pilihlah cara berkomunikasi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan,” ujar Harison Mocodompis dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, strategi komunikasi yang efektif idealnya menyasar empat kelompok utama, yaitu masyarakat umum, mitra strategis (seperti NGO dan kampus), instansi pemerintah, serta media massa atau jurnalis.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga yang berperan dalam pengelolaan agraria dan pertanahan nasional.
Lebih lanjut, Harison memperkenalkan kerangka kerja komunikasi P.E.S.O (Paid, Earned, Shared, Owned Media) sebagai model strategis dalam menyebarkan informasi publik.
Pendekatan ini, katanya, akan membantu lembaga mengintegrasikan seluruh kanal komunikasi baik berbayar, hasil liputan media, kolaborasi sosial, maupun kepemilikan kanal resmi untuk menciptakan sinergi pesan yang lebih kuat dan kredibel di mata masyarakat.
“P.E.S.O adalah cara kita mengatur ritme komunikasi agar pesan institusi tersampaikan dengan benar, berimbang, dan berdampak,” tutur Harison.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, memaparkan perkembangan signifikan dalam bidang kehumasan di wilayahnya.
Menurutnya, seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Banten kini telah memiliki unit humas aktif yang bertugas mengelola publikasi kegiatan positif, sekaligus menangkal konten-konten negatif di ruang digital.
“Semua Kantah sudah memiliki tim humas dan cukup aktif dalam mengemas kegiatan positif di lingkungan kerja untuk mengimbangi isu negatif yang beredar,” jelas Sudaryanto.
Berdasarkan hasil penilaian Indeks Strategi Komunikasi, Provinsi Banten memperoleh skor 3,66 dari skala 4, menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat citra lembaga melalui komunikasi publik yang transparan dan akuntabel.
Dalam kegiatan yang sama, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, juga memberikan arahan mengenai pentingnya sistem pengelolaan pengaduan yang responsif, terukur, dan terstruktur.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan merupakan bagian penting dari pelayanan publik berbasis transparansi dan akuntabilitas.
“Sistem pengaduan masyarakat harus cepat, terbuka, dan menyelesaikan persoalan secara tuntas. Inilah wujud nyata pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Subbagian Pemberitaan dan Media, Arie Satya Dwipraja, Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry, serta seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam membangun komunikasi publik yang modern, terbuka, dan berorientasi pelayanan.
