Rotasi.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan pelatihan pertukangan bersertifikat bagi 100 warga Kota Bekasi, pada Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di bidang konstruksi serta memperluas peluang kerja melalui sertifikasi kompetensi nasional yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menjelaskan program pelatihan ini merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yang fokus pada peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi di daerah.
“Hari ini kita melaksanakan pelatihan profesi pertukangan. Tujuannya agar masyarakat memiliki keahlian yang meningkat, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Sudjatmiko, Selasa (14/10/2025).
Ia menambahkan, pelatihan ini memberikan pemahaman teknis dan praktik langsung tentang pekerjaan konstruksi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Peserta dilatih cara membuat BG stik, melaci, mengecat, hingga menghitung kebutuhan material dengan efisien. Jadi tidak hanya teori, tetapi juga praktik lapangan agar memahami tata cara membangun yang benar,” jelasnya.
Setiap sesi pelatihan diikuti oleh 100 peserta, dan menurut Sudjatmiko, program ini akan berlanjut di dua lokasi berbeda setiap tahunnya untuk memperluas manfaat bagi masyarakat. Peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi pertukangan nasional, sebagai bukti keahlian profesional di bidang konstruksi.
“Sertifikat ini menjadi bukti kemampuan para peserta. Dengan adanya sertifikasi, masyarakat juga lebih percaya terhadap hasil kerja mereka,” ujarnya.
Sudjatmiko juga menambahkan, program pelatihan ini juga selaras dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditargetkan untuk merenovasi sekitar 500 rumah tidak layak huni di Kota Bekasi pada tahun 2025.
“Program pelatihan ini mendukung pelaksanaan BSPS agar pekerja lokal bisa berpartisipasi langsung dalam membangun rumah layak huni,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Kompetensi dan Produksi Tenaga Kerja Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Kimron Manik, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin Kementerian PUPR yang difasilitasi bersama anggota DPR RI Komisi V.
“Setiap anggota DPR RI dari Komisi V memiliki kuota pelatihan dan sertifikasi untuk 100 orang. Sertifikat ini memastikan bahwa tukang yang bekerja telah memenuhi standar kompetensi nasional,” terang Kimron.
Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian PUPR sedang mengembangkan basis data nasional tenaga kerja konstruksi bersertifikat, sehingga peserta pelatihan dapat terhubung langsung dengan proyek-proyek pembangunan di berbagai daerah.
“Kami tidak ingin peserta hanya dilatih lalu dilepas begitu saja. Semua data mereka disimpan agar bisa ditawarkan ke proyek-proyek konstruksi yang membutuhkan tenaga kompeten,” tambahnya.
Kimron berharap, pelatihan dan sertifikasi ini dapat mencetak generasi baru pekerja konstruksi yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.
“Profesi pertukangan adalah bidang yang menjanjikan. Kebutuhan tenaga ahli bangunan terus meningkat, sehingga pelatihan seperti ini harus dilakukan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
