Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan serapan anggaran Kementerian ATR/BPN telah mencapai 33,75% atau Rp1.499.353.620.462 dari pagu efektif Rp4.442.962.422 pasca efisiensi.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (21/04/2025).
“Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga sebesar Rp0,88 triliun atau 27,40%,” kata Menteri Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (22/4/2025).
Ia menjelaskan, legalisasi hak atas tanah tetap menjadi prioritas.
“Hingga minggu kedua April 2025, 121,64 juta bidang tanah (94,4%) telah terdaftar dari target 126 juta bidang,” paparnya.
Ia mengungkapkan, pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah juga diprioritaskan, dengan 267.994 sertifikat tanah wakaf dan 8.226 sertifikat rumah ibadah telah diterbitkan.
“Kementerian ATR/BPN juga telah memulai program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia,” ungkapnya.
Program lima tahun senilai 653 juta USD ini bertujuan memperkuat penataan ruang berbasis iklim, keamanan kepemilikan tanah, dan administrasi pertanahan.
“Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial juga terlibat,” tambah Menteri Nusron.
Program ini mencakup penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penguatan hak atas tanah, percepatan PTSL, dan pengukuran batas wilayah untuk mencegah tumpang tindih.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penanganan kepemilikan SHGB di atas laut.
Komisi II juga memantau penegakan hukum di sektor pertanahan, termasuk masalah kebun sawit dan pengaduan masyarakat.
“Kami telah menganalisa berbagai pengaduan dan mempublikasikan proses penanganannya,” pungkasnya. (*)
