Rotasi.co.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan tiga langkah strategis guna menyelesaikan persoalan banjir kronis yang kerap melanda wilayah Bekasi akibat kesalahan tata ruang dan alih fungsi lahan.
Kebijakan ini mencakup penghentian pembangunan pemukiman di zona terlarang, revisi tata ruang daerah, hingga percepatan proyek infrastruktur bendungan skala besar sebagai solusi permanen bagi keselamatan warga.
“Langkah pertama yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah menerbitkan surat edaran tegas untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan perumahan di kawasan pesawahan dan rawa yang secara ekologis berfungsi sebagai daerah resapan air,” kata Dedi Mulyadi dikutip, Senin (1/2/2026).
Ia menegaskan bahwa ketegasan ini diperlukan agar beban lingkungan di Bekasi tidak semakin berat akibat berkurangnya area terbuka hijau.
“Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Satu, membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area yang terlarang itu dihentikan,” ujarnya.
Sebagai langkah kedua, Gubernur mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melakukan sinkronisasi serta perubahan tata ruang. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukan awalnya.
Menurut Dedi, koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah menjadi kunci agar tidak ada lagi izin pembangunan yang diterbitkan pada lahan produktif atau zona rawan bencana.
“Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi,” paparnya.
Langkah ketiga yang menjadi prioritas jangka panjang adalah mendorong percepatan pembangunan Danau Cibeet. Dedi mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin koordinasi intensif dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai jadwal, meskipun diperkirakan baru akan rampung sepenuhnya pada tahun 2028.
“Yang ketiga, saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan Danau Cibeet. Ini juga solusi dan baru selesai 2028,” tuturnya.
Ia juga menginstruksikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk segera melakukan langkah mitigasi jangka pendek.
“Hal ini meliputi penguatan tanggul-tanggul sungai di wilayah rawan guna mencegah kebocoran atau jebolnya infrastruktur pembatas air saat curah hujan tinggi melanda wilayah Bekasi,” pungkasnya. (*)
