Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk menekan angka sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia melalui percepatan transformasi digital dalam layanan publik.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta.
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menyampaikan bahwa digitalisasi layanan pertanahan menjadi bagian dari reformasi sistemik untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih efisien, akurat, dan transparan.
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, kami yakin dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” kata Wamen dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (2/11/2025).
Menurut Ossy, langkah digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga menutup peluang praktik tumpang tindih lahan yang kerap menimbulkan persoalan hukum.
Dengan sistem digital, data kepemilikan tanah dapat terekam dan diakses secara transparan oleh masyarakat maupun pemerintah.
“Transformasi ini adalah jawaban atas berbagai persoalan administrasi pertanahan yang sering kali menjadi akar konflik di lapangan,” ungkapnya.
Ossy menjelaskan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Oleh karena itu, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pertanahan dan tata ruang dengan lebih cepat, efisien, serta berkeadilan,” paparnya.
Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga fokus menjalankan dua program strategis nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
Kedua program tersebut, kata Ossy, memiliki dampak signifikan terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat.
“Program PTSL memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui sertifikasi tanah, sementara Reforma Agraria bertujuan menyeimbangkan kepemilikan lahan agar lebih berkeadilan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan kedua program tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat dan kerja sama lintas lembaga.
Untuk itu, Kementerian ATR/BPN terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam mengawal pelaksanaan program di seluruh Indonesia.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, masukan, dan kritik yang membangun. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki kualitas layanan dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)
