Rotasi.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tanti Herawati, melaksanakan kegiatan reses selama enam hari dengan menyambangi warga di enam lokasi berbeda untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Kegiatan reses ini bertujuan mempererat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen, sekaligus menampung berbagai keluhan serta masukan warga terkait layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Reses dimulai pada Jumat (7/11/2025) di RW 05 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Di lokasi pertama ini, Hera—sapaan akrab Tanti Herawati—disambut antusias oleh ratusan warga yang memadati area pertemuan.
“Warga Bekasi Jaya sangat terbuka dan penuh semangat menyampaikan aspirasinya. Saya merasa terhormat bisa hadir langsung di tengah mereka,” ujar Hera.
Kegiatan dilanjutkan pada Sabtu (8/11/2025) di RW 01 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, kemudian berlanjut Minggu (9/11/2025) di RW 02 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan.
Acara di hari ketiga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, Ketua RT, dan Ketua RW setempat yang memberikan dukungan atas langkah Hera dalam menyerap suara rakyat secara langsung.
Memasuki hari keempat, Senin (10/11/2025), Hera menyambangi warga RW 08 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Keesokan harinya, Selasa (11/11/2025), ia kembali menemui masyarakat RT 03 Kelurahan Bekasi Jaya.
Reses ditutup pada Rabu (12/11/2025) di RT 08 Kelurahan Aren Jaya, di mana Hera kembali disambut hangat oleh warga yang memadati lokasi kegiatan.
Sejumlah warga menyampaikan apresiasi atas konsistensi Hera yang kerap turun langsung dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ibu Hera tidak seperti anggota dewan lainnya yang jarang hadir di tengah masyarakat. Saya sering minta bantuan Bu Hera, dan beliau selalu cepat tanggap, termasuk saat saya sakit dan butuh bantuan sembako,” ungkap Mega, warga RT 03 RW 08 Kelurahan Bekasi Jaya.
Aspirasi Warga: Pendidikan dan Layanan Kesehatan Masih Jadi Keluhan Utama
Dalam setiap pertemuan, Hera menerima berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat, di antaranya mengenai sulitnya akses ke sekolah negeri tingkat SD dan SMP sehingga warga terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dengan biaya tinggi.
Selain itu, warga juga mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih menyulitkan peserta, terutama dalam proses administrasi dan rujukan rumah sakit.
Mendengar berbagai masukan tersebut, Hera menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terbaik melalui jalur legislatif.
“Seperti janji saya saat kampanye dulu, saya selalu terbuka untuk seluruh warga Kota Bekasi yang membutuhkan. Saya akan mendorong agar masyarakat mendapat akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik,” kata Hera di hadapan warga.
Komitmen Perjuangkan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Hera menjelaskan bahwa bidang yang ia tangani mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, ia berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat.
“Sebagai anggota Komisi IV, saya berkewajiban memastikan kebijakan Pemkot Bekasi selalu mendahulukan kebutuhan warga, bukan hanya proyek semata,” tegasnya.
Hera menilai, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan wadah nyata untuk memastikan suara rakyat tersampaikan dan diakomodasi dalam kebijakan publik. Ia juga mengajak warga agar aktif menyampaikan aspirasi melalui kanal resmi DPRD.
“Peran masyarakat sangat penting. Tanpa aspirasi dari bawah, kami tidak akan tahu secara nyata apa yang dibutuhkan warga di lapangan,” ujarnya.
Menutup kegiatan reses, Hera berharap agar hasil dari enam hari kegiatan ini bisa menjadi masukan konkret bagi DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan saya sampaikan dalam sidang paripurna. Harapan saya, Pemkot dapat segera menindaklanjuti agar warga bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkapnya.
Dengan kegiatan reses ini, Hera kembali menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat bukan sekadar simbol politik, tetapi harus menjadi jembatan nyata antara pemerintah dan masyarakat.
“Reses bukan hanya seremonial, tapi bagian dari tanggung jawab moral kami untuk hadir, mendengar, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
