ROTASI
No Result
View All Result
  • Login
  • News
  • Opini
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Budaya
  • Politik
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Parenting
  • Internasional
Trending
ROTASI TV
  • News
  • Opini
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Budaya
  • Politik
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Parenting
  • Internasional
No Result
View All Result
ROTASI
No Result
View All Result
  • News
  • Opini
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Budaya
  • Politik
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Parenting
  • Internasional
Home News

Kualitas Udara Memburuk akibat Karhutla, DPR RI Minta Pemerintah Bertindak Cepat

Rotasi by Rotasi
September 24, 2026
Reading Time: 3 mins read
0
Kualitas Udara Memburuk akibat Karhutla, DPR RI Minta Pemerintah Bertindak Cepat

Rotasi.co.id – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dan terukur untuk menangani memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Desakan itu disampaikan setelah data pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Rabu (23/9/2026) pukul 08.10 WIB menunjukkan sejumlah wilayah terdampak karhutla berada dalam kategori berbahaya.

Ratna menilai kondisi tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah melalui respons yang cepat, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Ia menekankan bahwa masyarakat di wilayah terdampak perlu memperoleh informasi dan perlindungan yang memadai ketika kualitas udara memburuk.

“Ketika kualitas udara di sejumlah wilayah sudah masuk kategori berbahaya, pemerintah harus hadir dengan langkah yang cepat, konkret, dan terukur. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi risiko kesehatan akibat asap karhutla tanpa perlindungan yang memadai,” kata Ratna dalam keterangannya dikutip, Rabu (23/9/2026).

Menurut Ratna, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan setelah api membesar. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan dan deteksi dini dengan menggabungkan berbagai sumber informasi agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat dan segera ditindaklanjuti.

“Yang paling efisien adalah mencegah api membesar. Begitu ada indikasi kebakaran, respons harus dilakukan dalam hitungan jam, bukan menunggu api meluas dan asap menyebar,” ujarnya.

Penguatan pencegahan, menurut Ratna, dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data hotspot, kondisi cuaca, kelembapan lahan, kondisi gambut, dan laporan masyarakat. Integrasi tersebut diarahkan untuk mempercepat identifikasi titik rawan sekaligus memperpendek waktu antara munculnya indikasi kebakaran dan tindakan di lapangan.

“Data hotspot, cuaca, kelembapan lahan, kondisi gambut, dan laporan masyarakat perlu diintegrasikan agar pemerintah memiliki sistem deteksi dini yang lebih efektif. Dengan begitu, indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti,” kata Ratna.

RELATED POSTS

PBSI Kota Bekasi Kalahkan Cimahi 3-0, Emas Beregu Putra Jadi Sejarah Baru

Gerakan Merawat Pertiwi, Ahmad Faisyal Dorong Pemilahan Sampah dari Rumah

Kolaborasi Legislator Kota dan Provinsi, PIP Bantu Puluhan Siswa Bekasi Utara

Ratna juga mendorong penguatan pengelolaan kawasan gambut sebagai bagian dari pencegahan karhutla. Upaya tersebut dapat mencakup pembasahan kembali lahan, pemeliharaan sekat kanal, pembangunan embung, patroli terpadu, serta pelibatan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran.

“Pengelolaan gambut harus diperkuat melalui pembasahan kembali lahan, pemeliharaan sekat kanal, pembangunan embung, patroli terpadu, dan pelibatan masyarakat. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran, penegakan hukum juga harus dilakukan,” ujarnya.

Selain mencegah dan menangani sumber kebakaran, Ratna meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan masyarakat ketika kualitas udara memasuki kategori berbahaya. Perlindungan tersebut mencakup percepatan penyampaian informasi kualitas udara, pengaturan aktivitas luar ruangan, perlindungan kelompok rentan, serta kesiapan fasilitas kesehatan.

“Ketika kualitas udara sudah berada pada level berbahaya, masyarakat harus mendapatkan informasi dan perlindungan yang memadai. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin luas,” kata Ratna.

Ratna menyebut Indonesia dapat mempelajari sejumlah praktik dari negara lain dalam menangani polusi asap, termasuk Singapura. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi dalam membangun sistem pemantauan kualitas udara, peringatan publik, kesiapsiagaan kesehatan, koordinasi lintas lembaga, dan instrumen hukum.

“Indonesia tidak harus meniru negara lain secara utuh, tetapi praktik yang relevan seperti sistem peringatan dini, koordinasi antarlembaga, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum dapat menjadi referensi untuk memperkuat penanganan karhutla,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang dipantau pada 23 September 2026 pukul 08.10 WIB, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mencatat nilai ISPU 2.445 dengan parameter pencemar PM10. Angka tersebut berada dalam kategori berbahaya karena nilai ISPU di atas 300 masuk dalam kategori tersebut.

Selain Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya mencatat ISPU 1.700 dan Barito Selatan Sanggu mencapai 1.000. Selanjutnya, Kabupaten Kapuas tercatat 742, Kotawaringin Timur 711, Pontianak Tenggara 620, Barito Kuala 580, serta hasil integrasi Mobile AQMS BPBD Kalimantan Tengah mencapai 531. Seluruh lokasi tersebut menggunakan parameter PM10 berdasarkan data yang disampaikan.

Sementara itu, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mencatat ISPU 323 dengan parameter PM2,5. Integrasi Kabupaten Kutai Barat Sendawar, Kalimantan Timur, juga mencatat ISPU 312 dengan parameter PM2,5. Kedua wilayah tersebut turut berada di atas ambang kategori berbahaya dalam data pemantauan tersebut.

Kondisi kualitas udara tersebut berlangsung ketika penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan masih dilakukan. Di Kalimantan Tengah, BPBPK menyatakan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan dan pembasahan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.

Ratna menegaskan penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan agar pemerintah tidak hanya bergerak ketika asap telah menyebar dan kualitas udara memburuk. Menurutnya, pencegahan, perlindungan masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta penegakan hukum perlu ditempatkan dalam satu rangkaian penanganan.

“Penanganan karhutla bukan hanya soal memadamkan api. Ini soal mencegah kebakaran, menjaga lingkungan, menegakkan hukum, dan memastikan masyarakat terlindungi,” ujar Ratna.

Dengan kondisi ISPU yang tercatat tinggi di sejumlah wilayah Kalimantan, dorongan Ratna berfokus pada percepatan respons pemerintah dari tahap pencegahan hingga perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu mempertahankan pemantauan wilayah rawan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru, sejalan dengan imbauan BNPB agar kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperkuat. (*)

Tags: deteksi dini karhutlaISPU Gunung MasISPU KalimantanKarhutla Kalimantan 2026kebakaran hutan dan lahankualitas udara berbahayakualitas udara Kalimantanpenanganan karhutla Kalimantanpencegahan karhutlaRatna Juwita Sari
ShareTweetPin
Rotasi

Rotasi

ROTASI.CO.ID adalah portal media online yang menyediakan beragam berita secara update, faktual dan aktual.

Related Posts

PBSI Kota Bekasi Kalahkan Cimahi 3-0, Emas Beregu Putra Jadi Sejarah Baru
News

PBSI Kota Bekasi Kalahkan Cimahi 3-0, Emas Beregu Putra Jadi Sejarah Baru

November 15, 2026
Gerakan Merawat Pertiwi, Ahmad Faisyal Dorong Pemilahan Sampah dari Rumah
News

Gerakan Merawat Pertiwi, Ahmad Faisyal Dorong Pemilahan Sampah dari Rumah

November 14, 2026
Kolaborasi Legislator Kota dan Provinsi, PIP Bantu Puluhan Siswa Bekasi Utara
News

Kolaborasi Legislator Kota dan Provinsi, PIP Bantu Puluhan Siswa Bekasi Utara

November 14, 2026
Insiden Kickboxing Jadi Perhatian, PB Porprov XV Jabar Evaluasi Pelaksanaan Pertandingan
News

Insiden Kickboxing Jadi Perhatian, PB Porprov XV Jabar Evaluasi Pelaksanaan Pertandingan

November 13, 2026
Perkuat Kepastian Hukum, Kantah Bekasi dan Kemenag Bahas Sertipikasi Tanah Wakaf
News

Perkuat Kepastian Hukum, Kantah Bekasi dan Kemenag Bahas Sertipikasi Tanah Wakaf

November 13, 2026
Hampir 12 Tahun, ATR/BPN Berhasil Selesaikan 35.294 Kasus Pertanahan
News

Hampir 12 Tahun, ATR/BPN Berhasil Selesaikan 35.294 Kasus Pertanahan

November 12, 2026
Next Post
Harga Cabai Rawit Merah Capai Rp80 Ribu, DPRD Kota Bekasi Minta Pemkot Sidak Pasar

Harga Cabai Rawit Merah Capai Rp80 Ribu, DPRD Kota Bekasi Minta Pemkot Sidak Pasar

Baznas Kota Bekasi Ajak 300 Perusahaan Salurkan ZIS Karyawan melalui Baznas

Baznas Kota Bekasi Ajak 300 Perusahaan Salurkan ZIS Karyawan melalui Baznas

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending Artikel

  • Kantah Kota Bekasi Serahkan 600 Sertipikat PTSL dan 43 Sertipikat Aset Pemkot

    Kantah Kota Bekasi Serahkan 600 Sertipikat PTSL dan 43 Sertipikat Aset Pemkot

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kantor BRI Unit Wisma Asri Pindah Alamat Mulai 26 Mei 2025

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PAN Kota Bekasi Soroti Konsolidasi Akar Rumput Lukman Hakim di Bekasi Utara, Rivai: Basis Kuat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Disdukcapil Kota Bekasi Buka Layanan Drive-Thru, Permudah Administrasi Kependudukan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Terpal Tenda UMKM Tahan Hujan & Panas untuk Jualan Outdoor

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Artikel Terbaru

Bawaslu Kota Bekasi Luncurkan Mediation Clinic, Parpol Bisa Konsultasi Potensi Sengketa Pemilu

Bawaslu Kota Bekasi Luncurkan Mediation Clinic, Parpol Bisa Konsultasi Potensi Sengketa Pemilu

November 16, 2026
PBSI Kota Bekasi Kalahkan Cimahi 3-0, Emas Beregu Putra Jadi Sejarah Baru

PBSI Kota Bekasi Kalahkan Cimahi 3-0, Emas Beregu Putra Jadi Sejarah Baru

November 15, 2026
Gerakan Merawat Pertiwi, Ahmad Faisyal Dorong Pemilahan Sampah dari Rumah

Gerakan Merawat Pertiwi, Ahmad Faisyal Dorong Pemilahan Sampah dari Rumah

November 14, 2026
Kolaborasi Legislator Kota dan Provinsi, PIP Bantu Puluhan Siswa Bekasi Utara

Kolaborasi Legislator Kota dan Provinsi, PIP Bantu Puluhan Siswa Bekasi Utara

November 14, 2026
Gibran Berhenti dari Wapres, PDIP Serahkan Usulan Pengganti kepada Presiden

Gibran Berhenti dari Wapres, PDIP Serahkan Usulan Pengganti kepada Presiden

November 14, 2026

Rotasi.co.id merupakan media online yang menyajikan artikel secara faktual dan aktual sebagai roda berita dan informasi.

Pilihan Editor

Bawaslu Kota Bekasi Luncurkan Mediation Clinic, Parpol Bisa Konsultasi Potensi Sengketa Pemilu

PBSI Kota Bekasi Kalahkan Cimahi 3-0, Emas Beregu Putra Jadi Sejarah Baru

Katagori

  • Bisnis
  • Budaya
  • Cek Fakta
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kronika
  • Kuliner
  • Lingkungan
  • Mozaik
  • News
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ramadhan
  • Teknologi
  • Uncategorized
  • Wisata

Tentang Kami

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Hubungi Kami

© 2024 ROTASI.CO.ID | All Right Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Kategori
    • News
    • Opini
    • Bisnis
    • Ekonomi
    • Budaya
    • Politik
    • Hukum
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Mozaik
    • Gaya Hidup
    • Wisata
    • Teknologi
    • Internasional
    • Cek Fakta
    • Puisi
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami

© 2024 ROTASI.CO.ID | All Right Reserved.