Rotasi.co.id – Pemerintah Kota Bekasi bersama warga Kelurahan Kranji dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) menyepakati percepatan normalisasi Kali Beringin sebagai langkah utama mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.
Sebelumnya, warga menilai peningkatan kapasitas saluran tanpa diimbangi pembenahan Kali Beringin sebagai muara pembuangan air berpotensi memperbesar risiko genangan dan banjir di kawasan permukiman.
Kesepakatan itu dicapai dalam dialog yang difasilitasi Lurah Kranji, Agus Joko, sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait pembangunan pedestrian dan saluran air yang sebelumnya menimbulkan kekhawatiran akan potensi banjir.
“Pertemuan tersebut digelar setelah sejumlah warga menyampaikan keberatan terhadap proyek pembangunan saluran yang sedang berlangsung,” kata Lurah Joko, Kamis (11/6/2026).
Ia mengatakan pemerintah telah merespons tuntutan warga dengan menyiapkan langkah konkret berupa pengerukan sedimentasi yang selama bertahun-tahun menumpuk di dasar kali.
“Alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Salah satu tuntutan warga adalah pengerukan Kali Beringin karena sedimentasi yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Minggu depan alat berat akan mulai masuk dan lokasi pembuangan sedimentasi juga sudah disiapkan,” ujarnya.
Menurut Agus, normalisasi Kali Beringin menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas tampung aliran air sekaligus mengurangi risiko luapan saat intensitas hujan tinggi.
“Selain pengerukan sedimentasi, pemerintah juga akan melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi titik-titik turap yang mengalami kerusakan, jebol, maupun yang perlu ditinggikan,” ungkapnya.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat persoalan banjir di sepanjang bantaran Kali Beringin telah menjadi keluhan masyarakat selama bertahun-tahun, terutama di wilayah RW 04, RW 05, RW 06, dan RW 07 yang kerap terdampak genangan ketika musim penghujan tiba.
“Kita ingin sebelum musim hujan kondisi kali sudah lebih bersih dan kapasitas tampung air meningkat. Saat ini koordinasi juga dilakukan dengan para RW terkait akses masuk alat berat dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” tutur Joko.
Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua RW 05, Asep, mengungkapkan bahwa keresahan warga bermula dari minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan saluran air.
“Kami warga bukan menolak pembangunan, melainkan menginginkan agar proyek tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan penanganan sumber utama persoalan banjir,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa wilayah sekitar Kali Beringin merupakan kawasan yang hampir setiap tahun terdampak banjir.
Bahkan, dalam beberapa kejadian, warga harus menyiapkan perahu sebagai sarana evakuasi ketika debit air meningkat secara signifikan.
“Yang kami persoalkan bukan pembangunan salurannya, tetapi dampaknya. Jangan sampai saluran diperbesar sementara Kali Beringin yang menjadi muara pembuangan belum dikeruk. Itu justru berpotensi menambah banjir di wilayah kami,” tegas Asep.
Menurutnya, sedimentasi yang menumpuk selama bertahun-tahun telah menyebabkan fungsi Kali Beringin sebagai saluran utama pembuangan air tidak berjalan optimal.
“Kondisi tersebut membuat aliran air sering meluap ketika hujan deras mengguyur kawasan Kranji dan sekitarnya,” imbuh Asep.
Dalam dialog tersebut, warga meminta agar normalisasi Kali Beringin dijadikan prioritas utama sebelum pekerjaan saluran dilanjutkan ke area permukiman.
“Aspirasi tersebut akhirnya mendapat respons positif dari pemerintah dengan komitmen percepatan pengerukan sedimentasi serta perbaikan turap di sejumlah titik rawan,” paparnya.
Sebagai informasi, kesepakatan yang tercapai menjadi titik terang dalam polemik yang sempat berkembang di tengah masyarakat.
Warga pun memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk segera merealisasikan hasil kesepakatan tersebut sebagai langkah nyata mengatasi persoalan banjir yang selama ini menghantui ribuan warga di sekitar bantaran Kali Beringin.
Dengan dimulainya normalisasi dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, masyarakat berharap kapasitas aliran Kali Beringin dapat kembali optimal sehingga risiko banjir saat musim penghujan mendatang dapat diminimalkan secara signifikan. (*)
