Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/06/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
“Kalau pejabat tidak mau dicaci maki, tidak mau menerima kritik ketika mengemban amanah untuk kepentingan umum, maka sesungguhnya yang bersangkutan belum lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan yang saya ambil menjadi lebih baik, maka saya harus mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat,” ujar Menteri Nusron di hadapan para peserta yang mayoritas berasal dari kalangan mahasiswa.
Menurut Menteri Nusron, keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai Pancasila, terutama dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk aktif memberikan masukan konstruktif sekaligus mengawal jalannya pemerintahan melalui cara-cara yang bertanggung jawab.
“Dalam momentum Bulan Pancasila ini, kita perlu bertanya apakah kebijakan publik yang kita ambil sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum. Jika masih ada yang belum sesuai, mari kita evaluasi bersama bagian mana yang harus diperbaiki,” kata Menteri Nusron.
Dialog yang berlangsung bertepatan dengan momentum Malam Tahun Baru Islam tersebut juga dimanfaatkan Menteri Nusron untuk mengajak peserta melakukan refleksi dan perbaikan diri. Ia menilai semangat hijrah harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pribadi maupun kualitas tata kelola pemerintahan agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Prinsip ini juga berlaku bagi pemerintah, bahwa setiap kebijakan harus terus diperbaiki agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan bahwa proses evaluasi terhadap kebijakan tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kondisi lapangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, pemerintah yang adaptif dan terbuka akan lebih mampu menghadirkan kebijakan yang efektif serta sesuai dengan dinamika kebutuhan publik.
Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar ini turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung interaktif dengan peserta mahasiswa sebelum akhirnya dihentikan lebih awal karena situasi di dalam forum menjadi kurang kondusif.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto beserta jajaran. (*)
