Rotasi.co.id — Petugas Haji Daerah Kabupaten Bekasi, Muhtada Sobirin, melontarkan kritik tegas terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 di Arab Saudi, khususnya terkait layanan transportasi dan akomodasi jamaah haji Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak media di Asrama Haji Bekasi, Muhtada menilai sistem pelayanan haji tahun ini mengalami kendala serius yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh, terutama karena perubahan kebijakan dari otoritas Arab Saudi.
“Tahun ini, penyedia jasa layanan dikelola oleh delapan perusahaan Sarikah, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya melibatkan satu operator langsung di bawah pemerintah Saudi,” ujarnya, Kamis (12/6/2025).
Menurut Muhtada, niat baik pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan justru tidak berjalan sesuai harapan. Ia menyebut, pengelolaan transportasi jamaah haji menjadi tidak terkoordinasi, mengakibatkan keterlambatan penjemputan dan bahkan penelantaran jamaah dalam prosesi penting dari Makkah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
“Saya menyaksikan langsung bersama Pak Menteri dan Wakil Menteri Agama. Jamaah sempat tidak dijemput dari Muzdalifah ke Mina. Mereka akhirnya harus berjalan kaki sejauh lima kilometer. Ini bukan soal ikhlas atau tidak, tapi sistem yang tidak berjalan,” tegas Muhtada.
Tak hanya transportasi, pengaturan tempat istirahat (maktab) di Mina pun menjadi sorotan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah jamaah tidak mendapatkan tenda resmi, hingga terpaksa tidur di selasar jalan karena setiap Sarikah mengatur maktab secara mandiri dan tidak terintegrasi.
“Sudah berjalan kaki jauh, sampai di Mina pun mereka tidak mendapat tempat layak untuk beristirahat. Ini sangat disayangkan,” ucapnya.
Muhtada menekankan bahwa masalah ini bukan akibat kelalaian pemerintah Indonesia, melainkan karena terbatasnya wewenang dalam campur tangan terhadap sistem operasional haji yang sepenuhnya diatur oleh otoritas Arab Saudi.
“Kita sebagai petugas dari Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi sistem mereka. Bahkan komunikasi antarpenanggung jawab Sarikah pun tidak mudah dilakukan. Ini menjadi tantangan besar,” pungkasnya.
Ia berharap agar evaluasi menyeluruh dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Agama, dengan membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pihak Arab Saudi. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya bisa lebih tertib, manusiawi, dan selaras dengan semangat pelayanan jamaah.
“Saya berharap ada pembenahan menyeluruh. Haji bukan sekadar ibadah fisik, tapi juga soal pelayanan dan penghormatan terhadap hak jamaah,” tutup Muhtada. (*)
