Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu, 28 Mei 2025.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, penataan ruang, serta percepatan legalisasi tanah keagamaan.
“Jika tidak ada kendala, ini akan menjadi kunjungan kerja Menteri Nusron ke-10 secara nasional dan yang kedua di wilayah Sulawesi. Beliau akan memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, serta menyerahkan sertipikat tanah milik pemda,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (28/5/2025).
Menurut Harison, rapat koordinasi ini juga akan diisi dengan diskusi terbuka dan sesi tanya jawab bersama kepala daerah se-Sulawesi Tenggara untuk membahas isu-isu strategis terkait agraria dan tata ruang di daerah.
Rangkaian kunjungan ini juga menjadi bagian dari agenda evaluasi terhadap kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dalam implementasi program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian konflik agraria, serta integrasi kebijakan tata ruang dengan pembangunan daerah.
“Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan bahwa program strategis nasional berjalan sesuai target di daerah,” tambah Harison.
Selain itu, Menteri Nusron dijadwalkan menggelar Dialog bersama Forum Keagamaan Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, beliau akan menyerahkan sertipikat tanah wakaf secara simbolis kepada sejumlah perwakilan lembaga keagamaan.
Langkah ini menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat proses legalisasi aset tanah wakaf dan rumah ibadah demi kepastian hukum.
“Penyerahan sertipikat ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan lembaga keagamaan dalam menjalankan fungsi sosial dan ibadahnya,” jelas Harison.
Menteri Nusron akan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh. Turut hadir Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tenggara, Rahmat, bersama seluruh jajaran. Rakor dijadwalkan akan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, para Wali Kota, dan Bupati se-Sulawesi Tenggara.
Dengan dilaksanakannya kunjungan ini, pemerintah berharap tercipta kolaborasi yang erat dan produktif antara pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. (*)
