Rotasi.co.id – Tercatat Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pada tahun anggaran 2025 mengalokasikan dana sekitar Rp64.958.190.620 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja gaji dan operasional Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.
Data anggaran tersebut menunjukkan bahwa porsi terbesar digunakan untuk biaya operasional gubernur dan wakil gubernur, sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk gaji dan tunjangan.
Berdasarkan rincian yang diterima, biaya operasional gubernur dan wakil gubernur tercatat sebesar Rp28,8 miliar.
Sementara itu, gaji dan tunjangan keduanya mencapai Rp2,2 miliar. Menariknya, hanya pos belanja pakaian dinas yang mengalami efisiensi, dari semula Rp275,5 juta menjadi Rp118 juta.
Anggaran DPRD Jabar Jauh Lebih Besar
Selain belanja gubernur dan wakil gubernur, DPRD Jawa Barat juga mendapat porsi anggaran yang signifikan.
Ditemukan, gaji dan tunjangan DPRD Jabar mencapai Rp177,4 miliar tanpa ada pemangkasan.
Komponen tersebut mencakup belanja representasi, tunjangan komunikasi, tunjangan reses, hingga belanja kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD.
Anggaran tunjangan komunikasi dan insentif pimpinan DPRD saja mencapai Rp30 miliar. Sedangkan tunjangan jabatan diperkirakan sekitar Rp3 miliar. Adapun belanja kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan menyerap dana hingga Rp90 miliar.
Lebih lanjut, tunjangan perumahan DPRD Jabar tercatat sebesar Rp89 miliar, sementara tunjangan transportasi mencapai Rp37 miliar.
Adapun total alokasi dana tersebut menyebut bahwa biaya untuk DPRD Jabar jauh lebih besar dibandingkan alokasi belanja gubernur dan wakil gubernur.
Namun, hingga saat ini Sekretaris DPRD Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait rincian dan justifikasi penggunaan anggaran tunjangan tersebut.
Kontras dengan Kondisi Rakyat
Di tengah besarnya alokasi anggaran untuk pejabat daerah, publik menyoroti adanya kesenjangan yang mencolok dengan kondisi masyarakat.
Kasus tragis seorang ibu bersama dua anaknya yang mengakhiri hidup karena tekanan ekonomi menjadi potret nyata betapa beratnya beban hidup yang dialami sebagian warga Jawa Barat.
Fenomena ini memicu kritik bahwa kebijakan anggaran seolah lebih berpihak pada kesejahteraan pejabat dibanding memperhatikan kebutuhan mendesak rakyat kecil.
Pengamat kebijakan publik menilai, alokasi miliaran rupiah untuk tunjangan pejabat semestinya dievaluasi dan sebagian bisa dialihkan untuk program-program pengentasan kemiskinan.
Penggunaan APBD untuk tunjangan pejabat publik bukanlah persoalan baru. Namun, ketika kondisi ekonomi rakyat melemah, setiap rupiah yang digelontorkan untuk pejabat negara menjadi sorotan tajam.
Jika langkah efisiensi dan transparansi dapat diperkuat, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah diyakini akan meningkat. Sebaliknya, jika alokasi anggaran besar terus digelontorkan untuk fasilitas pejabat, ketidakpuasan publik berpotensi semakin meluas. (*)
