Rotasi.co.id – Kota Bekasi masih menghadapi tantangan serius dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun dikenal sebagai pusat industri, jasa, dan perdagangan di kawasan penyangga Ibu Kota.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bekasi per Agustus 2024 tercatat 7,82 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Provinsi Jawa Barat yang hanya 6,74 persen pada Februari 2025.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman menilai tingginya angka pengangguran bukan sekadar akibat keterbatasan lapangan kerja, melainkan persoalan struktural yang kompleks.
“Bekasi punya potensi industri, jasa, dan perdagangan yang luar biasa. Tapi tanpa strategi yang tepat, potensi itu tidak otomatis mengurangi pengangguran,” ujar Wildan, Senin (8/9/2025).
Ia menguraikan sejumlah faktor utama yang memicu tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi, antara lain:
- Urbanisasi besar-besaran yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja.
- Kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri modern.
- Relokasi industri ke daerah dengan biaya operasional lebih rendah.
- Dominasi sektor informal yang tidak stabil serta minim perlindungan sosial.
- Akses informasi kerja yang timpang, membuat pencari kerja lokal kalah bersaing dengan pelamar luar daerah.
Menurutnya, meskipun Pemerintah Kota Bekasi telah menjalankan program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), job fair, hingga padat karya, efektivitasnya masih belum optimal.
“Menurunkan angka pengangguran bukan hanya menciptakan pekerjaan, tapi memastikan pekerjaan itu layak dan berkelanjutan,” tegas politisi PKB tersebut.
Wildan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri dalam menekan angka pengangguran. Ia pun menawarkan tujuh langkah strategis sebagai solusi:
- Mendirikan Job Center Terpadu berbasis digital.
- Menyediakan pelatihan singkat berbasis industri.
- Membangun link and match pendidikan dengan dunia usaha.
- Menguatkan dukungan bagi UMKM dan wirausaha muda.
- Menetapkan kebijakan pro tenaga kerja lokal.
- Melakukan diversifikasi ekonomi kota.
- Memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal.
“Kuncinya ada pada tiga hal: keterampilan yang relevan, kebijakan lokal yang berpihak, dan inovasi ekonomi yang menciptakan pekerjaan berkualitas,” tandas Wildan.
Ia berharap, melalui arah kebijakan yang tepat serta implementasi konsisten, Kota Bekasi dapat bertransformasi dari sekadar kota penyangga menjadi kota produktif yang mampu menyejahterakan warganya. (*)
