Rotasi.co.id – Indodax memperkuat ekosistem aset kripto yang berkelanjutan dan kredibel memasuki tahun ke-12 operasionalnya guna meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Langkah strategis ini mencakup penguatan tata kelola, peningkatan standar transparansi melalui publikasi Proof of Reserves, serta investasi masif pada infrastruktur keamanan teknologi informasi (TI) demi menjamin perlindungan konsumen di tengah fase konsolidasi industri.
CEO Indodax, William Sutanto, menyatakan industri kripto di Indonesia saat ini tengah bertransformasi dari sekadar pertumbuhan jumlah pengguna menuju fase kematangan yang lebih fundamental.
Menurutnya, fokus perusahaan kini bergeser pada pembangunan kepercayaan jangka panjang melalui edukasi berkelanjutan dan kolaborasi erat dengan regulator.
“Kami melihat industri kripto Indonesia mulai memasuki fase konsolidasi dan pendewasaan. Tantangannya bukan lagi soal membangun awareness, tetapi bagaimana membangun kepercayaan jangka panjang melalui tata kelola yang kuat,” ujar William Sutanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (03/03/2026).
William menambahkan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dalam berbagai siklus pasar. Sebagai bentuk komitmen keterbukaan, Indodax secara rutin mempublikasikan Proof of Reserves agar anggota dapat memverifikasi ketersediaan aset secara mandiri.
“Langkah ini kami lakukan untuk memastikan anggota dapat bertransaksi dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam diskusi “The Future of Crypto” menekankan pentingnya menempatkan kripto dalam kerangka besar infrastruktur keuangan digital nasional. Ia menilai bahwa melalui UU P2SK, negara hadir untuk memfasilitasi inovasi seperti tokenisasi aset dunia nyata (real-world asset) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kripto ini pada dasarnya adalah infant industry yang perlu diberi ruang tumbuh. Negara hadir bukan untuk melarang, melainkan memfasilitasi inovasi agar tetap berjalan di dalam protokol perlindungan konsumen,” tegas Misbakhun.
Di sisi lain, tantangan edukasi masih menjadi sorotan utama. CEO Malaka, Ferry Irwandi, mengungkapkan bahwa masyarakat perlu beralih dari sekadar mencari keuntungan instan menuju pemahaman fundamental mengenai teknologi blockchain.
Tanpa literasi risiko yang memadai, narasi spekulatif dikhawatirkan akan menghambat proses pendewasaan industri aset digital di tanah air. (*)
