Rotasi.co.id – Unjuk rasa sekelompok masyarakat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025), berakhir ricuh setelah aparat kepolisian berusaha menghalau massa aksi yang menuntut transparansi gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Kericuhan ini bermula sekitar pukul 12.45 WIB ketika aparat menembakkan gas air mata serta menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang berusaha mendekati pagar DPR.
Para demonstran, yang terdiri dari mahasiswa, buruh, hingga pekerja sektor informal, menilai besaran gaji dan tunjangan anggota DPR tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap wakil rakyat yang dianggap tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Sejak pukul 12.45 WIB, aparat mulai menembakkan gas air mata ke arah kerumunan untuk membubarkan demonstran.
Tindakan itu berlanjut hingga sekitar pukul 15.00 WIB, di mana polisi berhasil memukul mundur massa hingga ke arah Stasiun Palmerah.
Wartawan di lapangan melaporkan bahwa aparat Brimob bahkan menembakkan gas air mata lebih dari lima kali dalam rentang waktu setengah jam.
Sejumlah demonstran sempat bertahan dengan melempar botol air mineral dan batu ke arah aparat.
Bahkan, sempat terjadi aksi pembakaran sepeda motor yang memicu ketegangan semakin meningkat.
Sebagian massa mencari perlindungan ke kawasan Senayan Park, namun tetap terkena imbas gas air mata sehingga mengalami perih di mata, batuk, dan kepanikan.
Massa dari Berbagai Elemen Masyarakat
Unjuk rasa ini diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat, hingga buruh pabrik dan pengemudi ojek daring.
Laporan kantor berita Antara menyebutkan, massa juga berasal dari kalangan pelajar yang disebut turut memprovokasi aparat dengan melempari batu.
Beberapa di antaranya bahkan mencoba menerobos barisan polisi melalui jalan tol dalam kota sambil membawa bendera partai politik.
Seorang mahasiswa bernama Danar mengungkapkan alasannya turun ke jalan.
“Saya datang sebagai warga negara Indonesia. Indonesia saat ini sedang jatuh dengan kebijakan yang merugikan rakyat. Di saat banyak yang kena PHK, gaji DPR justru ratusan juta. Apakah kita bisa menerima?” ujarnya lantang.
Hal senada diungkapkan Alfin, seorang pengemudi ojek daring asal Cijantung. Ia datang bersama tiga rekannya untuk menuntut DPR dibubarkan.
“Kami susah cari uang, tapi DPR gajinya besar sekali. Kebijakan yang mereka buat tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.
Rahmini, buruh pabrik berusia 46 tahun, bahkan rela membolos kerja demi mengikuti aksi ini.
Ia menilai gaji dan tunjangan DPR yang fantastis tidak masuk akal jika dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil.
“Begitu saya tahu DPR dapat gaji dan tunjangan macam-macam, saya marah. DPR sudah tidak mencerminkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Tuntutan Pembubaran DPR
Gelombang protes terhadap DPR sebenarnya sudah mencuat sejak pekan lalu di media sosial.
Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta per bulan memicu kemarahan publik.
Warganet ramai-ramai menyerukan agar DPR dibubarkan karena dianggap tidak menjalankan fungsi representasi rakyat dengan baik.
Massa aksi di lapangan pun membawa tuntutan serupa. Mereka menilai keberadaan DPR saat ini tidak lagi sesuai dengan harapan rakyat yang menginginkan keadilan sosial.
“Pak, yang ditembak harusnya anggota DPR, bukan kami!” teriak seorang demonstran di tengah kepulan gas air mata.
Respons DPR: Aspirasi Akan Ditampung
Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar seluruh pihak dapat menahan diri dan menghormati proses penyampaian aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan DPR siap menampung keluhan rakyat terkait isu gaji dan tunjangan yang menjadi sorotan.
“Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi, dan tentu saja semua aspirasi itu kita bicarakan bersama. Kami minta masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja DPR agar bisa sama-sama membangun bangsa dan negara,” ujar Puan usai menghadiri acara kenegaraan di Istana Negara, Senin (25/8/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengimbau aparat kepolisian untuk tidak bertindak represif dalam menangani aksi massa.
“Kami berharap aparat tidak represif, agar suasana lebih kondusif. Lakukan pendekatan yang persuasif,” ungkapnya dalam rapat kerja di DPR.
Polisi Klaim Bertindak Sesuai Prosedur
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum merinci jumlah korban luka maupun kerugian materi akibat kericuhan tersebut.
Namun, polisi memastikan tindakan penghalauan massa dilakukan sesuai prosedur untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kerusakan fasilitas negara.
Latar Belakang Isu Gaji DPR
Isu gaji dan tunjangan anggota DPR mencuat setelah beredar laporan bahwa total penerimaan mereka bisa melampaui Rp100 juta per bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan rumah, transportasi, dan fasilitas lainnya.
Kondisi ini memicu kecaman di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Pengamat politik menilai isu ini bisa memperburuk citra DPR di mata publik jika tidak ditangani dengan transparan.
Sebab, persepsi ketidakadilan antara elite politik dan rakyat kecil akan terus memicu konflik sosial.
Situasi Terkini
Hingga pukul 17.00 WIB, kondisi di sekitar Gedung DPR berangsur kondusif meski masih dijaga ketat aparat kepolisian dan Brimob.
Massa aksi sebagian besar telah mundur ke arah Gelora Bung Karno (GBK) dan Senayan Park. Sejumlah ruas jalan di sekitar DPR yang sebelumnya ditutup kini mulai dibuka kembali.
Namun, gelombang protes diperkirakan belum akan berhenti. Diupdate melalui media sosial, sejumlah wilayah, masa aksi masih melanjutkan protesnya dengan menghentikan mobil dinas hingga masih menerimanya serangan gas air mata dari apparat kepolisian.
Beberapa seruan aksi lanjutan sudah beredar di media sosial dengan tuntutan yang sama: meminta transparansi gaji DPR serta mempertimbangkan kembali keberadaan lembaga legislatif tersebut. (*)
