Rotasi.co.id — Komisi II DPRD Kota Bekasi menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berlangsung di wilayah Kota Bekasi, seperti pekerjaan galian pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pemasangan jaringan fiber optic (FO).
Proyek-proyek tersebut dinilai belum memberikan manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat Kota Bekasi. Isu ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pelaksana proyek di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (4/6/2025).
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Murodi, menyampaikan keprihatinannya terkait posisi Kota Bekasi yang hanya dijadikan sebagai jalur lintasan proyek nasional tanpa bentuk kerja sama yang jelas dan menguntungkan.
“Proyek ini tidak memberikan manfaat langsung bagi warga. Saat saya tanya bentuk kerja samanya, jawabannya hanya karena ini proyek nasional. Jadi Bekasi hanya jadi lintasan saja,” ujar Murodi kepada media.
Menurut Murodi, ke depan DPRD Kota Bekasi akan memperketat mekanisme kerja sama, terutama untuk proyek-proyek nasional yang berdampak langsung pada daerah, termasuk dalam hal pengawasan dan kompensasi terhadap gangguan infrastruktur dan sosial.
“Lihat saja TPST Bantargebang, itu proyek lintas daerah juga, tapi DKI Jakarta memberi kompensasi kepada Kota Bekasi. Jadi, harus ada kerja sama yang saling menguntungkan, bukan sekadar proyek lewat,” tegasnya.
Ia juga mengkritik kurangnya sosialisasi awal mengenai proyek galian pipa SPAM kepada para anggota DPRD yang baru menjabat. Menurutnya, jika ada koordinasi sejak awal, pengawasan bisa dilakukan dengan lebih maksimal.
“Kami baru tahu setelah pengerjaan dimulai. Kalau dari awal diinformasikan, tentu akan kami awasi dengan ketat. Sekarang masyarakat di daerah pemilihan kami yang terkena dampaknya,” ujarnya.
Senada dengan DPRD, perwakilan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi menyatakan bahwa proyek pemasangan kabel fiber optic (FO) belum memberi manfaat langsung secara ekonomi. Namun, menurut mereka, proyek ini memberikan dampak positif dalam hal estetika kota.
“Manfaat yang kami rasakan lebih kepada perbaikan estetika kota. Kabel yang sebelumnya semrawut kini ditanam di bawah tanah. Selain itu, proyek ini tidak membebani APBD karena didanai langsung dari pemerintah pusat,” terang perwakilan BMSDA dalam forum RDP.
Rapat ini menjadi momentum awal bagi DPRD Kota Bekasi untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSN yang melintasi wilayah mereka. Tujuannya jelas: agar proyek-proyek nasional ke depan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi. (*)
