Rotasi.co.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan dana besar untuk membebaskan lahan pertanian dan mengatasi persoalan banjir di wilayah Bekasi dan Karawang.
Salah satu hambatan utama adalah banyaknya bangunan liar yang berdiri di kawasan yang seharusnya menjadi daerah aliran sungai dan lahan pertanian produktif.
“Kita mau membongkar bangunan itu dan memberikan ganti rugi. Untuk membebaskan areal pertanian di Bekasi dan Karawang serta mengatasi banjir di Kota dan Kabupaten Bekasi, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 8 triliun,” ujar Dedi kepada media, Kamis (22/5/2025).
Menurutnya, tahap pertama pembebasan lahan telah dimulai dengan dana swadaya sebesar Rp 300 miliar, hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Dedi juga menyoroti proyek pengerukan Kali Bekasi senilai Rp 500 miliar yang sempat terhenti selama dua tahun karena kendala lahan dan bangunan yang berdiri di bantaran sungai.
“Pengerukan sungai sempat tertunda karena kontraktor ragu. Di samping sungai sudah penuh bangunan. Sekarang, berkat dukungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, pengerjaan sudah kembali berjalan,” jelasnya.
Ia menyayangkan ketidakkonsistenan masyarakat dan pemangku kebijakan dalam menyikapi persoalan banjir.
“Kita ini aneh. Tidak mau banjir, tapi sungainya diuruk. Tidak mau banjir, tapi sawahnya diubah jadi beton. Tidak mau banjir, tapi tata ruangnya tidak ditata. Ini problem kita,” tegas Dedi.
Ia menekankan pentingnya penataan tata ruang yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat
“Hayu bersama bangun dan benahi rumah kita agar kedepan tidak lagi banjir,” pungkasnya. (gam)
