Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan negara dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Raihan tersebut menjadi bukti konsistensi kementerian dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemeriksaan negara.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat maupun daerah atas kerja sama yang berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Opini WTP yang diterima tahun ini merupakan pencapaian ke-14 secara berturut-turut bagi Kementerian ATR/BPN. Capaian tersebut diperoleh setelah BPK RI menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Memasuki Semester II Tahun Anggaran 2026, Sekjen ATR/BPN juga mengingatkan seluruh satuan kerja agar mempercepat pelaksanaan program prioritas dan meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh indikator kinerja kementerian dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun.
“Kami optimistis target kinerja tahun 2026 dapat tercapai melalui penguatan koordinasi, percepatan pelaksanaan program, serta komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas secara konsisten,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut menjadi indikator kuat atas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, capaian ini juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas layanan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Dalu Agung Darmawan. (*)
