ROTASI.CO.ID – Penanganan pencegahan Covid-19 tidak menyentuh bidang Pendidikan. Hal itu disampaikan Sekertaris Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly yang menyebut minimnya perhatian Pemerintah Kota dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di sekolah.
“Program penanganan Covid-19 masih disekat dibatas SD/SMP. Padahal ini terkait penanganan untuk pencegahan di wilayah. Pencegahan minim, terutama untuk sekolah swasta tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi. Kecil perhatian tersebut contohnya seperti belum ada program pemerintah untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sekolah swasta atau perguruan tinggi di Bekasi,” ungkap Ayung kepada rotasi, Kamis (14/1/2021).
Ayung menegaskan selama ini sekolah swasta melakukan pencegahan secara mandiri dari penyemprotan, tempat cuci tangan, hand sanitazer dan lainnya.
Diakuinya hal itu sudah disampaikan langsung saat rapat bersama Asda Dua dan Disdik Kota Bekasi yang melibatkan beberapa rektor perguruan tinggi.
Menurutnya meski mandiri hasilnya memuaskan, belum ada klaster pendidikan ditemukan di wilayah Kota Bekasi selama sembilan bulan ini. Artinya semua sekolah terutama swasta taat mengikuti anjuran pemerintah untuk PJJ meski dengan keterbatasan.
“Sebenarnya, saya melihat Pemkot Bekasi belum siap melakukan simulasi KBM tatap muka. Adanya penerapan PPKM wilayah Jawa Bali, ini tertolong, karena jika tetap dipaksakan KBM tatap muka di sini belum siap,” papar Ayung.
Pasalnya, lanjut dia, ada beberapa cheklis isian yang harus dilakukan sekolah dalam pelaksanaan KBM tatap muka, seperti sekolah harus meminta rekomendasi atau rujukan dari fasilitas kesehatan (Faskes) misalkan seperti Puskesmas ternyata belum ada koordinasi antara Disdik dengan Dinkes, terkait hal tersebut.
“Kami sudah coba tanya ke Puskesmas wilayah, mereka bingung, karena belum ada koordinasi. Akhirnya kami meminta rujukan ke RS swasta mereka mengeluarkan,” jelasnya.
Rujukan dimaksud jelas Ayung, misalkan KBM tatap muka jadi digelar, tiba-tiba warga sekolah yang terindikasi badannya panas atau lainnya, ke mana mereka harus dibawa. Harusnya ke Puskesmas dulu, karena tidak mungkin langsung ke RSUD atau karantina di GOR.
“Harus ke Faskes terdekat untuk itu berharap Puskesmas bisa memberi rujukan atau rekomensasi. Ternyata belum ada tembusan koordinasi. Mereka mengakui kalo ke Dinas Kesehatan belum ada koordinasi terkait Prokes sekolah,”jelasnya.
Atas hal itu ia menilai, belum ada kesiapan matang dari Disdik, dalam menyiapkan KBM tatap muka. Karena ada poin penting belum diamati secara matang. Sehingga hal kecil terlewatkan.
BMPS dalam kesempatan itu mengakui dampak pandemi Covid-19 juga berdampak bagi dunia pendidikan dari sektor operasi sekolah. Diperkirakan 20 persen sekolah swasta bisa bengkrap alias tidak bisa beroperasi.
“Kami perkirakan ada 20 persen sekolah terdampak Covid-19, tidak bisa beroperasi lagi. Karena sebelum pandemi saja banyak sekolah swasta di Bekasi diminta untuk merger oleh dinas provinsi karena tidak bisa memenuhi jumlah siswa,” ucap Ayung.
BMPS jelasnya sudah mencoba memperjuangkan agar tetap bertahan. Karena pihak yayasan sendiri mengakui masih sanggup beroperasi dan tentunya memiliki misi sendiri dalam bidang pendidikan. (ar)
