Rotasi.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat, termasuk desa-desa terpencil yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan. Hal ini akan diwujudkan melalui Program Listrik Desa (Lisdes) tahun 2025–2029, yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Lima tahun ke depan, kami memiliki tugas besar untuk segera menginventarisasi seluruh desa yang belum berlistrik dan melaksanakan program terobosan guna memastikan keadilan energi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri Bahlil dalam keterangan yang diterima pada, Senin (1/6/2025).
Melalui Program Lisdes, pemerintah menargetkan elektrifikasi terhadap 5.758 desa yang belum teraliri listrik. Pembangunan pembangkit direncanakan memiliki total kapasitas 394 megawatt (MW), dengan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Bahlil menyatakan bahwa program ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial.
“Energi tidak hanya soal kebutuhan teknis, tapi juga tentang keadilan. Dari Aceh sampai Papua, setiap anak bangsa berhak mendapatkan layanan listrik 24 jam,” tegasnya.
Untuk mendukung realisasi program ini, Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar Rp50 triliun. Bahlil pun membuka peluang bagi para investor untuk berkolaborasi dalam membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah yang selama ini belum tersentuh.
“Penyediaan akses listrik di desa-desa ini sekaligus membuka ruang investasi baru. Ini adalah wujud energi berkeadilan yang kita upayakan bersama,” jelasnya.
Secara pribadi, Bahlil juga menyinggung pengalamannya yang tumbuh besar tanpa listrik di kampung halamannya di Maluku Tengah. Ia mengenang masa kecilnya yang mengandalkan lampu pelita berbahan bakar minyak tanah sebagai satu-satunya sumber penerangan.
“Saya lahir dan besar di daerah yang belum dialiri listrik. Belajar pakai lampu pelita, dan tiap pagi kening saya hitam karena asapnya. Saya tidak ingin anak-anak masa kini merasakan hal yang sama,” ungkap Bahlil penuh haru.
Ia menambahkan bahwa Lisdes adalah bentuk nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara, khususnya hak atas energi. Oleh karena itu, pemerintah akan menjalankan program ini secara bertahap dan terencana hingga tuntas pada 2029.
Selain Lisdes, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sejak 2022 hingga 2024. Selama periode tersebut, sebanyak 367.212 sambungan listrik diberikan kepada rumah tangga tidak mampu sebagai bagian dari upaya mewujudkan energi yang inklusif dan berkeadilan.
Sementara itu, hingga akhir 2024, tercatat sebanyak 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah menikmati akses listrik. Pemerintah berharap melalui perluasan program Lisdes, tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam pelayanan dasar energi. (*)
