Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Be Award sebagai “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif” pada acara Digital Trust 360 Summit 2025 yang digelar BSSN RI di TMII Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kementerian dalam memperkuat transformasi digital melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di seluruh proses layanannya.
“Penghargaan ini menjadi bukti keseriusan ATR/BPN dalam mengakselerasi digitalisasi layanan,” ujar Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono dalam keterangan tertulis yang diterima.
Dwi Budi Martono menegaskan bahwa pemerintah melalui BSSN dan BSrE terus mendorong seluruh instansi untuk memaksimalkan penggunaan TTE sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.
Menurutnya, TTE telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan administrasi pemerintahan.
“Kementerian ATR/BPN termasuk yang paling masif dalam implementasi TTE, dan itu sangat vital bagi peningkatan tata kelola,” katanya.
Kementerian ATR/BPN dinilai berhasil mengintegrasikan TTE ke seluruh proses bisnis, mulai dari persuratan, keuangan, hingga layanan unggulan seperti Sertipikat Elektronik. Penerapan ini menghasilkan lonjakan signifikan dalam penggunaan TTE dengan total mencapai 81 juta transaksi.
“Semua level persuratan dari Eselon 1 hingga Eselon 3 sudah sepenuhnya menggunakan TTE,” ungkap Dwi Budi Martono.
Dalam ajang Be Award, ATR/BPN meraih penghargaan pada kategori Sektor Pemerintah Pusat dan BUMN, bersanding dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Bandung untuk kategori lain. Penghargaan ini memperkuat posisi kementerian sebagai instansi yang progresif dalam reformasi digital.
“ATR/BPN menjadi salah satu role model dalam pemanfaatan TTE secara luas,” ujar Dwi.
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa TTE memberikan banyak manfaat bagi efektivitas kerja ASN di lingkungan kementerian, mulai dari fleksibilitas mobilitas hingga keamanan dokumen.
“Dengan TTE, saya bisa menandatangani dokumen di mana saja secara real time, jauh lebih aman dibandingkan tanda tangan manual yang rentan dipalsukan,” terangnya.
Sebagai upaya menjaga keamanan digital, ATR/BPN menerapkan standar keamanan seperti multi factor authentication (MFA), audit keamanan berkala, serta perlindungan jaringan dan data dari potensi ancaman siber. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses digital berjalan dengan aman dan terpercaya.
“Kita terus meningkatkan keamanan sistem dengan MFA dan audit berkala agar layanan digital tetap aman,” jelas Dwi.
Menatap masa depan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperluas inovasi pelayanan digital pertanahan dan tata ruang, termasuk pengembangan aplikasi layanan publik seperti Sentuh Tanahku. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi biaya, melakukan swaplotting, dan memperoleh informasi pertanahan secara mandiri.
“Transformasi digital adalah perjalanan panjang, dan masyarakat menuntut layanan yang semakin cepat dan mudah,” pungkasnya. (*)
