Rotasi.co.id – Pemerintah Kota Bekasi menyambut rombongan Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja untuk memperkuat koordinasi penanggulangan bencana di Kota Bekasi.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana yang semakin kompleks.
“Ini menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat kebijakan dan strategi penanggulangan bencana,” kata Plh Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobihoe dalam keterangannya Kami (20/11/2025).
Ia menegaskan bahwa banjir besar yang terjadi pada Maret 2025 merupakan peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas mitigasi.
Ia menuturkan, tantangan kebencanaan saat ini membutuhkan respons cepat dan peningkatan koordinasi lintas lembaga.
“Banjir itu menjadi pelajaran berharga. Kami terus berupaya memperkuat kemampuan mitigasi dan respons di semua lini,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kunjungan Komisi VIII DPR RI ini dilakukan untuk meninjau langsung kesiapsiagaan Pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan bencana.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pendopo Wali Kota Bekasi dengan agenda evaluasi dan penguatan mekanisme penanganan darurat.
“Kami hadir untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan dan kesiapsiagaan daerah benar-benar optimal,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.
Marwan juga menambahkan Kota Bekasi memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, terutama terkait banjir musiman. Karena itu, DPR ingin memastikan seluruh langkah mitigasi telah disiapkan dengan matang oleh pemerintah daerah.
“Kota Bekasi termasuk wilayah dengan risiko banjir signifikan. Kami ingin melihat langsung upaya mitigasi yang sudah dilakukan,” tuturnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Barat, Asisten Daerah I Kota Bekasi, serta Sekretaris BPBD Kota Bekasi. Seluruh pihak membahas koordinasi, perencanaan mitigasi, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi potensi bencana pada masa mendatang. (*)
