Rotasi.co.id– Program pembangunan 3 juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapat angin segar.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan ketersediaan lahan yang cukup untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Kalau Bapak/Ibu ini mau punya program 3 Juta Rumah untuk MBR, dengan asumsi 60 meter persegi per rumah, berarti dibutuhkan sekitar 25.200 hektare untuk mencapai 3 juta rumah. Saya punya stok 79 ribu hektare,” kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (20/12/2024).
Ia merujuk pada lahan seluas 79.925 hektare yang terindikasi telantar.
Menteri Nusron menekankan pentingnya pemanfaatan lahan tersebut sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
“Tanah ini harus difungsikan dan dipergunakan sesuai dengan Pasal 33 UUD. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan, tidak boleh dianggurkan, untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya,” tegasnya.
Kendala pembangunan bukan lagi soal ketersediaan tanah, melainkan kesesuaian lokasi dan infrastruktur. “Soal tanah *no issue*,” papar Menteri Nusron.
Ia menambahkan, dukungan kebijakan lain seperti Zona Nilai Tanah (ZNT), pendaftaran dan sertifikasi tanah, Rencana Tata Ruang (RTR), dan Hak Tanggungan (HT) akan memperlancar program ini.
Rakernas HIMPERRA tersebut juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan program perumahan bagi MBR. (*)
